Menyusuri Lorong Ternate, Gubernur Sherly Mengawal Program RTLH

Lorong sempit di Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, nyaris tak tersentuh pandangan dari jalan utama. Di antara rumah-rumah yang berdempetan, berdiri sebuah bangunan berdinding tripleks dengan atap bocor, rapuh dimakan usia.

Di tempat itulah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, berhenti sejenak pada Jumat, 6 Februari 2026, memastikan langsung bahwa bantuan pemerintah benar-benar menyasar warga yang paling membutuhkan.

Kunjungan lapangan—yang oleh warga dikenal sebagai turun ke bawah—menjadi cara Sherly mengawal langsung Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini ditujukan bagi keluarga miskin perkotaan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini kerap luput dari perhatian pembangunan.

Di Kalumata, Sherly menemui Eka Abdul Halim, seorang penjual sayur yang hidup bersama suami serta dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Meski memiliki sebidang tanah, keterbatasan ekonomi membuat keluarga ini bertahun-tahun tinggal di rumah darurat yang jauh dari kata layak.

“Kelayakannya tidak perlu diperdebatkan,” ujar seorang pejabat pendamping program setelah gubernur melihat langsung kondisi rumah yang nyaris roboh tersebut.

Tak jauh dari lokasi itu, aparat kelurahan juga mengusulkan Safrina (52), seorang janda dengan empat anak yang selama ini terpaksa menumpang di rumah tetangga. Menurut pemerintah setempat, kasus-kasus semacam ini menggambarkan wajah kemiskinan perkotaan yang kerap tersembunyi di balik pertumbuhan kota.

Selain bantuan perumahan, Sherly juga menawarkan akses pembiayaan melalui program PNM Mekar, skema pinjaman mikro tanpa agunan yang menyasar perempuan kepala keluarga.

“Supaya ibu-ibu bisa lebih mandiri. Pinjaman kecil, cicilan ringan, tanpa jaminan,” kata Sherly di hadapan warga.

Langkah tersebut mendapat sambutan positif dari aparat setempat. Lurah Kalumata, Ari Akbar Tanlain, menyebut kehadiran langsung gubernur memberi harapan sekaligus solusi konkret bagi warganya.

“Warga menunggu gubernur turun langsung. Karena biasanya selalu ada jalan keluar,” ujarnya.

Dari Kalumata, perjalanan lapangan berlanjut ke Kelurahan Maliaro dan Tubo. Di dua wilayah itu, Sherly kembali menemukan kondisi hidup warga yang memprihatinkan. Di Maliaro, Rani Brongkos—seorang perempuan kepala keluarga—tinggal di bilik sempit bersama anak dan cucunya. Menurut warga sekitar, bantuan rumah layak seharusnya sudah lama diterima Rani.

Namun, tidak semua temuan di lapangan berjalan mulus. Di Kelurahan Tongole, penerima bantuan RTLH tahun sebelumnya justru menghadapi persoalan pelik. Konflik antartetangga menyebabkan proses pembangunan rumah terhambat. Akibatnya, bangunan yang dirancang dengan anggaran terbatas dan spesifikasi minimal tak kunjung rampung.

Menghadapi kondisi tersebut, Sherly memanggil langsung fasilitator lapangan, ketua RT, hingga aparat keamanan setempat untuk mengurai persoalan.

“Kalau saya tidak turun langsung, masalah seperti ini tidak akan pernah terlihat,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa setiap hambatan di lapangan harus segera dicarikan solusi agar masyarakat tidak menjadi korban konflik sosial maupun kelalaian administratif.

Di wilayah seperti Maluku Utara—provinsi kepulauan dengan tantangan geografis dan sosial yang kompleks—kehadiran pemimpin di tengah warga bukan sekadar simbol. Kehadiran langsung menjadi kebutuhan nyata untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan.

Program RTLH, dengan segala keterbatasannya, menjadi cermin bagaimana kebijakan populis diuji di lapangan: di lorong-lorong sempit Kota Ternate, di rumah-rumah kecil warga, dan di suara-suara yang selama ini nyaris tak terdengar.