Launching Lebih Cepat, Pemprov Maluku Utara Target Tuntaskan Ribuan RTLH Tanpa Hambatan

Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi memulai lebih awal pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2026.

Sebanyak 1.200 unit rumah ditargetkan tuntas tahun ini, dengan pola kerja yang diperbaiki berdasarkan evaluasi pelaksanaan sebelumnya.

Peluncuran program dipusatkan di Kelurahan Maliaro, Kota Ternate, dan dimajukan ke Februari. Langkah tersebut diambil untuk menghindari hambatan musim hujan pada akhir tahun yang kerap mengganggu progres pembangunan.

“Tahun lalu kita launching di Agustus, tahun ini di Februari supaya cepat selesai. Karena Oktober, November, Desember sudah hujan, kita tidak bisa bangun lagi rumahnya,” ujar Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos.

Tahun ini, jumlah RTLH meningkat signifikan dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 700 unit. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan program tidak semata diukur dari kuantitas, melainkan kualitas bangunan dan ketepatan waktu penyelesaian.

Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tanpa hambatan, Pemprov menerapkan sejumlah mekanisme pengawasan. Mulai dari standar desain rumah yang seragam, skema anggaran yang lebih terstruktur, hingga sistem serah terima material yang mewajibkan penerima manfaat melakukan verifikasi langsung.

“Ketika ibu menerima bahan material, pastikan dihitung. Tahun kemarin yang menerima tidak menghitung, di akhir saling menyalahkan,” tegas Sherly.

Selain itu, pemerintah menggunakan aplikasi kontrol progres untuk memantau perkembangan pembangunan di lapangan. Setiap pekerjaan juga diikat dengan perjanjian kerja bermaterai antara pemilik rumah dan tukang, serta pengiriman material dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan pembangunan.

Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia menilai RTLH merupakan bagian dari kebijakan sosial yang berdampak langsung pada upaya penanggulangan kemiskinan.

“Bicara tentang kemiskinan berarti bicara tentang meningkatkan harkat dan martabat masyarakat. Itu tugas bersama kita semua,” ujarnya.

Program RTLH 2026 juga terintegrasi dengan kerja lintas sektor. Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara dilibatkan untuk percepatan sertifikasi tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sementara Sentra Bahagia bersama Dinas P3A menyiapkan bantuan tambahan berupa perabot rumah dan dukungan ekonomi bagi penerima yang memenuhi kriteria.

Dengan skema yang lebih tertata dan pengawasan berlapis, Pemprov Maluku Utara optimistis program RTLH tahun ini dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat penerima.