Tak Ada Hubungan Diplomatik Dengan Indonesia, Perusahaan Israel Diberi Izin Kelola Gas Alam di Halmahera

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dikabarkan memberikan izin pengelolaan proyek panas bumi kepada perusahaan yang memiliki jaringan bisnis Israel di wilayah Halmahera Barat, Maluku Utara. Kebijakan ini memicu perhatian publik karena Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Proyek tersebut adalah Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu yang dimenangkan oleh PT Ormat Geothermal Indonesia, anak usaha Ormat Technologies. Perusahaan energi baru terbarukan yang berkantor pusat di Amerika Serikat itu memenangkan lelang proyek melalui keputusan bernomor 1.Pm/EK.04/DJE.P/2026.

Informasi penetapan pemenang proyek juga beredar melalui unggahan akun Instagram @middleeastmonitor. Proyek Telaga Ranu disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih dan mencapai target Net Zero Emission pada 2060.

Namun, di tengah ambisi energi hijau tersebut, kondisi ekologis Pulau Halmahera menjadi sorotan. Pulau yang masih memiliki kawasan hutan luas ini saat ini menghadapi tekanan besar akibat meningkatnya permintaan global terhadap sumber daya alam.

Selain pengembangan panas bumi, Halmahera telah lebih dahulu mengalami ekspansi industri nikel berskala besar. Kawasan ini berkembang menjadi pusat pengolahan yang terhubung dengan rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Investasi dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan telah mendorong pembangunan smelter, pembangkit listrik, serta infrastruktur logistik.

Dampaknya, laju kehilangan hutan di sejumlah kawasan industri meningkat, sementara wilayah pesisir menghadapi tekanan lingkungan yang semakin besar. Masyarakat lokal pun harus beradaptasi dengan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Sejumlah pengamat juga menilai keputusan pemberian konsesi kepada perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan sistem ekonomi Israel membawa implikasi politik.

Dalam opini Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Wishnu Try Utomo, langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan dua risiko sekaligus: melemahkan posisi politik Indonesia dalam isu Palestina serta menambah tekanan industri pada ekosistem yang rentan.

Menurut mereka, proyek panas bumi ini bukan sekadar isu pembangunan energi, tetapi juga pilihan kebijakan yang memiliki konsekuensi ekologis dan geopolitik jangka panjang.

Secara politik, Indonesia selama ini dikenal konsisten mendukung perjuangan Palestina dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Karena itu, keterlibatan ekonomi dengan perusahaan yang memiliki akar jaringan Israel dinilai dapat menciptakan kesenjangan antara sikap politik luar negeri dan praktik ekonomi.

Perbedaan antara pesan diplomatik dan kebijakan ekonomi dikhawatirkan dapat memengaruhi kredibilitas posisi Indonesia di tingkat internasional, sekaligus menambah kompleksitas dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan, lingkungan, dan politik luar negeri.