Pemprov Maluku Utara Kawal Ketat Pembangunan Sekolah Rakyat sebagai PSN

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).

Proyek ini diproyeksikan menjadi pusat pendidikan berbasis kerakyatan yang menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui peninjauan langsung progres pembangunan oleh Wakil Gubernur Sarbin Sehe, yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial, Zen Kasim, Rabu, 18 Februari 2026.

Peninjauan dilakukan di atas lahan seluas 9,5 hektare yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk pembangunan kawasan pendidikan terpadu tersebut.

Dalam keterangannya, Sarbin menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sherly Laos dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia serta memperluas akses pendidikan berbasis masyarakat.

“Sekolah Rakyat ini dirancang sebagai kawasan pendidikan terpadu. Akan dibangun SD, SMP, dan SMA berasrama, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti lapangan olahraga, stadion sepak bola, sistem jalan, drainase, air minum, hingga pengelolaan limbah,” ujarnya saat meninjau lokasi.

Ia menambahkan, sistem pendidikan berasrama diharapkan mampu membentuk karakter, kedisiplinan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para siswa.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Sosial, Zen Kasim, menjelaskan bahwa lokasi pembangunan di Desa Desa Rioribati telah memenuhi syarat teknis.

“Lahan berada dalam satu hamparan dan siap dibangun. Dari hasil pemantauan, struktur tanah tidak bermasalah dan statusnya merupakan aset daerah milik Pemprov,” jelasnya.

Menurutnya, kesiapan lahan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pembangunan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam program PSN.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis pemerintah pusat yang bertujuan memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Kehadiran sekolah ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

Pemprov Maluku Utara memastikan pengawasan pembangunan akan dilakukan secara ketat agar proyek tersebut berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.