Pemprov Maluku Utara Siapkan Tanggap Darurat Provinsi, Distribusi Bantuan Digenjot

Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mempercepat langkah penanganan dampak gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Selain mendorong distribusi bantuan, Pemprov juga tengah menyiapkan penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi.

Langkah tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana bersama Wakil Gubernur Malut, Direktur Penanganan Wilayah I BNPB, Kajati Malut, serta sejumlah pemangku kepentingan di ruang rapat VIP Bandara Baabullah, Minggu, 5 April 2026.

Menurut Samsuddin, peningkatan status tanggap darurat provinsi sedang diproses, menyusul Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang telah lebih dulu menetapkan status tanggap darurat.

“Dengan penetapan status tanggap darurat tingkat provinsi, koordinasi penanganan akan lebih optimal, termasuk dalam mengakses dukungan dari pemerintah pusat, khususnya BNPB,” ujarnya.

Di sisi lain, Pemprov Malut juga terus menggenjot distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak, terutama di daerah yang sulit dijangkau seperti Kecamatan Batang Dua. Sebagian bantuan telah disalurkan sejak awal kejadian, sementara tambahan logistik dari BNPB dan Kementerian Sosial (Kemensos) tengah dalam proses pengiriman menggunakan kapal Basarnas.

“Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan bahan pokok bagi para pengungsi di tenda-tenda darurat terpenuhi, mengingat gempa susulan masih terus terjadi meskipun dalam skala kecil,” katanya.

Selain distribusi bantuan, upaya pemulihan infrastruktur juga mulai dilakukan. Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan pihak PLN untuk mempercepat perbaikan jaringan listrik yang terdampak gempa, guna memastikan aktivitas masyarakat dan layanan publik dapat segera kembali normal.

Dalam tahap pemulihan pascabencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) juga telah diturunkan untuk melakukan pendataan kerusakan rumah warga secara detail. Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan perbaikan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

“Pendataan ini penting untuk memastikan kategori kerusakan, apakah berat, sedang, atau ringan, sehingga penanganannya tepat sasaran,” jelasnya.

Ia juga menegaskan pentingnya konsolidasi data satu pintu dalam penanganan bencana, guna menghindari tumpang tindih informasi dari daerah terdampak.

“Kami berupaya secepat mungkin menstabilkan kondisi di lapangan. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas normal,” pungkasnya.