Pemprov Maluku Utara–Pertamina Perkuat Strategi Amankan Pasokan dan Distribusi LPG

Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pertamina Patra Niaga memperkuat strategi pengamanan pasokan serta efisiensi distribusi LPG Non-Subsidi (NPSO) di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung di Halmahera Room, Bela Hotel, Ternate, Selasa, 21 April 2026, dengan melibatkan pemerintah daerah, Pertamina, Forkopimda, serta stakeholder lintas sektor.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Maluku Utara, menegaskan bahwa ketahanan energi daerah menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya dalam menjaga stabilitas pasokan LPG bagi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung penuh setiap langkah strategis dalam rangka menjaga ketahanan energi daerah, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin dinamis dan tidak menentu,” ujar Sekda.

Ia menekankan bahwa keberhasilan penguatan sistem distribusi LPG sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor yang solid antara pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Sinergi, koordinasi, serta komunikasi yang kuat menjadi kunci utama agar distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tegasnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya sistem monitoring berkelanjutan agar setiap dinamika distribusi di lapangan dapat segera direspons secara cepat dan tepat.

“Diperlukan mekanisme monitoring bersama, sehingga jika ada penyesuaian, kita bisa mengambil keputusan yang cepat dan tepat,” tambahnya.

Usai FGD, Sekda menyampaikan empat arahan Gubernur Maluku Utara sebagai langkah penguatan distribusi LPG di daerah.

Pertama, Pertamina diminta mengkaji opsi suplai langsung dari Sorong ke Ternate untuk memangkas rantai distribusi. Kedua, Dinas Perhubungan diminta mengusulkan jalur tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate ke Kementerian Perhubungan.

Ketiga, Pemprov Maluku Utara diminta mempercepat kajian pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Sofifi sebagai solusi jangka panjang. Keempat, dibentuk tim kecil lintas sektor yang terdiri dari Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD, dengan target kerja dua minggu.

“Arahan Gubernur jelas: stok harus aman, distribusi lancar, harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena LPG terlalu mahal,” tegas Sekda.

FGD ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan energi di Maluku Utara, sekaligus memastikan ketersediaan LPG tetap stabil di seluruh wilayah kepulauan.