Ketua Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara Kritik Protokoler Pemda Taliabu

Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara, Yusran Pauwah, melontarkan kritik tajam terhadap sikap protokoler Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dalam agenda reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara di daerah pemilihan setempat.

Yusran menilai, minimnya perhatian terhadap agenda resmi DPRD Provinsi menunjukkan lemahnya koordinasi dan penghargaan antar lembaga pemerintahan. Padahal, menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan di Pulau Taliabu.

“Bagaimana kita mau membangun sinergi yang baik dengan pemerintah provinsi untuk melihat Kabupaten Pulau Taliabu lebih maju, sementara agenda resmi reses anggota DPRD Provinsi saja terkesan tidak mendapat perhatian. Kami yang datang membawa aspirasi masyarakat justru merasa tidak dihargai,” tegas Yusran kepada awak media, Selasa 19 Mei 2026.

Ia menekankan bahwa kegiatan reses bukan sekadar agenda politik, melainkan kewajiban konstitusional anggota DPRD untuk turun langsung menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan apabila agenda resmi tersebut dianggap sepele oleh pemerintah daerah.

Kekecewaan itu, kata Yusran, semakin terasa karena Partai Hanura selama ini dikenal sebagai salah satu partai pendukung pemerintah daerah di Pulau Taliabu. Namun, menurutnya, hubungan kelembagaan semestinya dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan sekadar kepentingan politik.

“Sebagai partai pendukung, tentu kami berharap adanya hubungan yang harmonis dan saling menghargai. Jangan sampai muncul kesan bahwa kegiatan resmi DPRD Provinsi dianggap tidak penting. Ini bukan soal pribadi, tetapi menyangkut etika pemerintahan dan hubungan antar lembaga,” lanjutnya.

Meski melontarkan kritik keras, Yusran menegaskan pernyataannya merupakan bentuk evaluasi agar koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu dan DPRD Provinsi Maluku Utara ke depan bisa berjalan lebih baik demi kepentingan masyarakat.

Sementara itu, hingga pernyataan tersebut disampaikan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu maupun jajaran protokoler Bupati Salsabila Mus terkait kritik yang disampaikan Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara.