Maluku Utara Masuk Provinsi Fokus UNICEF, Percepat Peningkatan SDM

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyambut positif penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus baru dalam program kerja sama Pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF periode 2026–2030.

Penetapan ini dinilai menjadi momentum strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah kepulauan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan Setda Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya, saat mewakili Gubernur dalam Rapat Koordinasi Awal program kerja sama tersebut, di Hotel Bela Ternate, Rabu, 20 Mei 2026.

Fachruddin mengatakan, penetapan Maluku Utara sebagai provinsi fokus merupakan langkah tepat dan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat pembangunan manusia, khususnya di wilayah dengan karakteristik kepulauan.

“Ini momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan di Maluku Utara,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebagai provinsi kepulauan dengan 975 pulau dan 70,4 persen wilayah laut, Maluku Utara menghadapi tantangan serius dalam pemerataan layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial.

Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Maluku Utara mencapai 1,4 juta jiwa, dengan 34,8 persen merupakan usia 0–19 tahun. Meski pertumbuhan ekonomi tercatat tinggi sebesar 34,1 persen yang ditopang industri dan hilirisasi pertambangan di Halmahera, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih cukup tinggi.

Kontribusi ekonomi Halmahera Tengah mencapai 62,47 persen, sementara Kota Tidore Kepulauan hanya 2,30 persen. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi tercatat di Pulau Taliabu sebesar 6,92 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,52 yang masih di bawah rata-rata nasional.

Di sektor kesehatan, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 23,7 persen menjadi 23,2 persen, namun belum merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah seperti Halmahera Timur dan Kepulauan Sula masih mengalami peningkatan kasus.

Tantangan lain meliputi rendahnya cakupan imunisasi dasar, tingginya angka kematian ibu dan anak, serta keterbatasan akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan yang dapat ditempuh hingga 12 jam perjalanan laut.

Di bidang pendidikan, dari 2.009 sekolah, 27.392 guru, dan 259.987 siswa, angka putus sekolah pada transisi SMP ke SMA masih tinggi, mendekati 50 persen. Selain itu, sekitar 34.000 anak tercatat tidak bersekolah, sebagian besar bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara saat ini mendorong penguatan pendidikan inklusif berbasis wilayah, sekolah terbuka, pendidikan nonformal, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh berbasis digital.

Untuk sektor sanitasi, akses air minum layak mencapai 90 persen dan sanitasi layak 88 persen. Namun masih terdapat kesenjangan di wilayah terpencil, dengan 677 desa dari 1.193 desa belum bebas dari praktik buang air besar sembarangan. Pengelolaan sampah juga masih didominasi sistem open dumping.

Fachruddin juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah, serta berbagai persoalan sosial lainnya yang membutuhkan perhatian lintas sektor. Ia menekankan pentingnya validitas data agar program kerja sama dengan UNICEF dapat tepat sasaran.

“Saya berharap seluruh OPD memberikan data yang akurat dan terverifikasi agar program benar-benar berdampak,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Gizi Masyarakat Bappenas, Inti Wikanestri, menyampaikan bahwa program ini akan melibatkan 16 kementerian/lembaga dan 13 pemerintah daerah provinsi, termasuk Maluku Utara.

Program tersebut difokuskan pada empat pilar utama, yakni gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program, dengan dukungan pendanaan awal sebesar 26.000 dolar AS.

Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera membentuk Tim Koordinasi Provinsi melalui SK Gubernur agar pelaksanaan program berjalan terarah dan selaras dengan perencanaan nasional dan daerah.

Dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktur SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Paudah, menegaskan bahwa dalam lima tahun ke depan Maluku Utara diharapkan mampu menunjukkan capaian signifikan dalam peningkatan kualitas SDM.

Ia menyebutkan, program ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi nasional dalam mencetak SDM unggul melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri jajaran Dinas Kesehatan, Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta perwakilan UNICEF Indonesia, Bappenas, dan Kemendagri. Pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis program ini menjadi langkah strategis dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah kepulauan tersebut.