Pemprov Maluku Utara Siapkan Arah Baru Ekonomi Berbasis Nontambang

Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan arah baru transformasi ekonomi daerah dengan memperkuat sektor non-tambang sebagai strategi mengurangi ketergantungan pada industri ekstraktif yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Langkah tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membacakan sambutan Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dalam pembukaan Kie Raha Economic Forum di Aula Maitara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Rabu, 20 Mei 2026.

Ia menyebutkan, perlambatan ekonomi yang terjadi menjadi peringatan penting bahwa struktur ekonomi daerah masih sangat rentan karena ketergantungan tinggi pada sektor pertambangan dan industri pengolahan.

“Perlambatan ini menjadi wake-up call bagi kita semua atas kerentanan struktural ekonomi daerah. Selama ini kita hampir sepenuhnya bergantung pada sektor industri pengolahan dan pertambangan yang jika digabungkan menyumbang hampir 63 persen PDRB Maluku Utara,” ujar Sekda membacakan sambutan Gubernur.

Maluku Utara sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yakni 34,17 persen pada 2025 dengan PDRB per kapita mencapai Rp97,26 juta. Namun, pada triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan menjadi 19,64 persen (year on year/yoy).

Pemerintah menilai kondisi ini sebagai sinyal perlunya percepatan diversifikasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor tertentu.

Pemprov Malut mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi, di antaranya pemangkasan kuota RKAB Minerba 2026 sebesar 31 persen, kebijakan moratorium investasi smelter kelas dua melalui PP Nomor 28 Tahun 2025, serta tekanan lingkungan berupa degradasi sumber daya alam dan ketahanan pangan.

Sementara itu, sektor-sektor penopang ekonomi masyarakat seperti pertanian, kehutanan (green economy), dan perikanan (blue economy) masih tumbuh terbatas di angka 4,24 persen (yoy).

Untuk memperkuat struktur ekonomi baru, Pemprov Maluku Utara mendorong pengembangan tiga sektor utama, yakni manufaktur dan teknologi berbasis hilirisasi non-tambang, penguatan sektor pertanian dan pariwisata, serta pemberdayaan UMKM dan perluasan akses layanan keuangan.

Selain itu, Pemprov juga menekankan pentingnya pengembangan ekonomi biru (blue economy) mengingat sekitar 70 persen wilayah Maluku Utara merupakan perairan. Salah satu fokusnya adalah modernisasi armada nelayan dengan kapal berukuran 5–20 GT agar lebih produktif dan mampu menjaga wilayah tangkap lokal.

Kie Raha Economic Forum yang mengusung tema “Akselerasi Investasi Daerah: Mendorong Sektor Nontambang sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Maluku Utara” ini digelar oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Utara, Bank Indonesia.

Forum ini menghadirkan narasumber Kepala BI Malut Handi Susila, Chief Economist BCA David E. Sumual, serta Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas RI Sumedi Andono Mulyo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Forkopimda Malut, pimpinan OPD lingkup Pemprov, Kepala Otoritas Jasa Keuangan, BPS Malut, Kanwil DJPb, akademisi, serta pelaku usaha di Maluku Utara.

Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk mempercepat transformasi ekonomi Maluku Utara menuju struktur yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan tidak lagi bergantung pada sektor tambang.