Sekda Ternate Sebut Inisiatif Gubernur Sherly Penting untuk Sinkronisasi Program Nasional
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menghadiri Rapat Koordinasi Pemenuhan Data Program Strategis Nasional (Pro SN) pemerintah kabupaten/kota se-Maluku Utara yang berlangsung di Hotel Bela Ternate, Rabu, 20 Mei 2026.
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Provinsi Maluku Utara mewakili Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, dan dihadiri para wakil bupati, sekretaris daerah, serta jajaran Bappelitbangda, inspektorat, dan dinas sosial dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Dalam kesempatan itu, Rizal menilai langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar rakor dan coaching clinic menjadi inisiatif penting untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
“Saya lihat kegiatan ini sangat menarik dan punya nilai tambah. Paling tidak memberi pesan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama 10 kabupaten/kota benar-benar serius untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan daerah,” kata Rizal disela-sela kegiatan.
Menurutnya, sinkronisasi program pembangunan menjadi penting karena sejumlah target nasional dalam RPJMN Presiden RI juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Program-program seperti penanganan kawasan kumuh, pengentasan kemiskinan, penurunan angka stunting, hingga penguatan pelayanan sosial harus memiliki dukungan nyata dalam RPJMD maupun program OPD di daerah.
“Nah yang mau dilihat itu sejauh mana keberpihakan RPJMD, program kegiatan OPD, dan dukungannya terhadap program-program nasional itu,” ujarnya.
Rizal menjelaskan, rakor tersebut tidak hanya membahas penyelarasan data program strategis nasional, tetapi juga dirangkaikan dengan coaching clinic terkait penginputan dan monitoring indikator melalui aplikasi e-Monev milik Bappenas.
Menurut dia, proses monitoring tersebut nantinya menjadi bagian dari evaluasi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
“Walaupun nama program di daerah berbeda-beda, tetapi arah, output, dan outcome-nya harus tetap mendukung target nasional. Misalnya pengentasan kemiskinan, programnya bisa berbeda, tapi sasaran akhirnya sama,” jelasnya.
Ia juga menyoroti tantangan pemerintah daerah di tengah kebijakan rasionalisasi transfer ke daerah (TKD) dan efisiensi anggaran. Meski demikian, Rizal menegaskan program prioritas tetap harus berjalan optimal melalui strategi dan penyesuaian kebijakan daerah.
“Yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana kebijakan itu benar-benar terimplementasi dalam APBD. Sehingga capaian dan kendalanya bisa segera dievaluasi untuk mencari solusi dan strategi ke depan,” katanya.
Usai mengikuti rakor, Rizal meminta jajaran Bappelitbangda dan Inspektorat Kota Ternate segera menyampaikan laporan terkait tingkat keselarasan program daerah dengan kebijakan nasional.
“Saya ingin melihat sejauh mana keselarasan program di Kota Ternate, termasuk kemandirian fiskalnya,” pungkasnya.