Lantik MKKS-MGMP Ternate, Sekda Maluku Utara Dorong Transformasi Digital Pendidikan

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, mewakili Gubernur Sherly Tjoanda, melantik dan mengukuhkan pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) serta Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate masa bakti 2026–2029.

Pelantikan yang berlangsung di Aula SMA Negeri 5 Kota Ternate, Rabu, 3 Juni 2026, itu menjadi momentum penguatan peran kepala sekolah dan guru dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital.

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, para kepala sekolah, serta guru SMA, SMK, dan SLB se-Kota Ternate. Pengukuhan dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Nomor 10.3.3/798/2026 dan Nomor 10.3.3/796/2026 tertanggal 29 Mei 2026.

Dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakannya, Samsuddin menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia menegaskan bahwa amanah tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk menjadi penggerak kemajuan pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah dan mutu pembelajaran.

“Pendidikan saat ini berkembang sangat cepat. Dunia kerja berubah dan teknologi semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, sekolah dan guru juga perlu terus beradaptasi,” ujar Samsuddin.

Menurutnya, MKKS harus menjadi ruang kolaborasi yang aktif bagi para kepala sekolah untuk saling berbagi pengalaman, memperkuat tata kelola, serta menghadirkan berbagai inovasi pendidikan. Sementara MGMP diharapkan menjadi wadah strategis bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih kreatif serta relevan dengan kebutuhan peserta didik.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara menaruh perhatian besar terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Karena itu, organisasi profesi pendidikan harus mampu menghadirkan program yang berdampak nyata bagi sekolah dan siswa.

“Kami mengajak seluruh pengurus untuk menjadikan organisasi ini ruang kerja produktif yang memberikan manfaat langsung, bukan sekadar menjalankan agenda rapat dan administrasi,” katanya.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, peningkatan layanan pendidikan inklusif di SLB, serta pembangunan komunikasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, memaparkan kondisi pendidikan menengah di Kota Ternate yang dinilai terus menunjukkan perkembangan positif.

Saat ini, terdapat 37 sekolah menengah yang terdiri dari 20 SMA, 9 SMK, dan 8 SLB dengan jumlah guru mencapai 922 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 752 guru telah memiliki sertifikat pendidik profesional.

“Artinya, lebih dari 90 persen guru di Ternate telah berstatus profesional. Ini menjadi indikator positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah,” ungkap Abubakar.

Meski demikian, ia mengakui capaian literasi dan numerasi di Maluku Utara masih menjadi pekerjaan rumah. Berdasarkan hasil Asesmen Nasional yang menjadi dasar Rapor Pendidikan, rata-rata capaian kedua indikator tersebut masih berada di bawah angka 50 persen.

Namun secara umum, kata Abubakar, Rapor Pendidikan Kota Ternate telah berada pada kategori sedang dan menunjukkan tren yang terus membaik.

Ia juga meluruskan persepsi publik terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan yang selama ini disebut hanya berada di angka 49 persen. Menurutnya, angka tersebut merupakan hasil agregasi seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.

“Untuk kewenangan provinsi pada kelompok usia 16 sampai 18 tahun atau jenjang SMA, SMK, dan SLB, capaian SPM Maluku Utara berdasarkan laporan terakhir Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mencapai 69,17 persen dan masuk kategori tuntas muda,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Abubakar turut menyampaikan capaian membanggakan yang diraih Maluku Utara di tingkat nasional. Provinsi ini berhasil meraih peringkat ketiga nasional dalam tata kelola Program Indonesia Pintar (PIP).

Di sisi lain, ia mengungkapkan keterbatasan anggaran yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Dari total anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp786 miliar, sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan guru, mulai dari gaji, tunjangan, dana BOSP hingga sertifikasi.

Akibatnya, anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan relatif terbatas, sehingga masih banyak laboratorium dan sarana sekolah yang membutuhkan perbaikan.

Meski demikian, Abubakar meminta para guru untuk tidak menjadikan keterbatasan infrastruktur sebagai hambatan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

“Manfaatkan tutorial praktik melalui digitalisasi pembelajaran yang sudah disediakan pemerintah. Jika dimaksimalkan, keterbatasan infrastruktur tidak lagi menjadi masalah utama,” tegasnya.

Ia menambahkan, Pemprov Maluku Utara saat ini juga tengah menjalankan program sekolah model dan peningkatan kompetensi bagi lebih dari 200 guru muda di Kota Ternate sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan mutu pendidikan.

Menjelang dimulainya penerimaan murid baru, Abubakar mengimbau masyarakat agar tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Menurutnya, kualitas layanan pendidikan SMA dan SMK di Kota Ternate kini semakin merata berkat kebijakan sekolah gratis dan penguatan tata kelola pendidikan yang terus dilakukan pemerintah daerah.

Untuk memastikan program peningkatan mutu berjalan efektif, seluruh MKKS di Maluku Utara diwajibkan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam mendorong transformasi pendidikan di Maluku Utara.