Mentrans Dorong Maluku Utara Jadi Pusat Industrialisasi Kelapa Nasional

Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, mendorong Maluku Utara menjadi salah satu pusat industrialisasi dan hilirisasi kelapa nasional.

Langkah tersebut dinilai sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat ekonomi kawasan transmigrasi melalui investasi dan pengembangan industri berbasis komoditas unggulan daerah.

Hal itu disampaikan Iftitah saat melakukan kunjungan kerja bersama Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk Indonesia, Wang Lutong, ke PT Natural Indococonut Organik (NICO) di Kabupaten Halmahera Utara, Rabu, 3 Juni 2026.

Kedatangan Menteri Transmigrasi dan Duta Besar Tiongkok disambut Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua, Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, serta sejumlah pejabat daerah. Prosesi penyambutan berlangsung khidmat dengan pengalungan syal sebagai simbol penghormatan adat Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Iftitah menegaskan bahwa kelapa merupakan komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di kawasan transmigrasi.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Transmigrasi mendapat mandat langsung dari Presiden untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi di kawasan transmigrasi sebagaimana tertuang dalam program Asta Cita.

“Sesusai instruksi Bapak Presiden, Kementerian Transmigrasi ditugaskan untuk mempercepat industrialisasi dan hilirisasi kawasan transmigrasi. Salah satu komoditas yang memiliki potensi besar adalah kelapa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hilirisasi kelapa akan memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan menjual bahan baku mentah. Selain meningkatkan pendapatan petani, pengembangan industri turunan kelapa juga diyakini mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memperkuat ekonomi daerah.

Berbagai produk turunan yang dapat dikembangkan antara lain minyak kelapa murni atau virgin coconut oil (VCO), santan, gula kelapa, nata de coco, arang dan briket tempurung, cocopeat, serat sabut, hingga produk pangan dan kosmetik berbahan dasar kelapa.

“Seluruh pengembangan ini akan didukung melalui penguatan pascapanen dan fasilitasi akses pasar, baik domestik maupun ekspor,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor perkebunan kelapa di Maluku Utara.

Menurut Sarbin, program industrialisasi dan hilirisasi yang didorong Kementerian Transmigrasi akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan petani, terutama melalui kenaikan harga jual kelapa di tingkat masyarakat.

“Ini menjadi peluang besar bagi Maluku Utara. Jika hilirisasi berjalan baik, maka nilai ekonomi kelapa akan meningkat dan memberikan manfaat langsung kepada petani,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Transmigrasi juga memperkenalkan program Tim Ekspedisi Patriot (TEP), yakni program pengembangan kawasan transmigrasi dan pengentasan kemiskinan yang melibatkan kerja sama internasional, termasuk dengan Tiongkok.

Ia menjelaskan, sebanyak 36 peserta akan mengikuti pelatihan dan nantinya bertugas di 53 kawasan transmigrasi di Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Usai pertemuan, Menteri Transmigrasi, Duta Besar Tiongkok, dan Wakil Gubernur Maluku Utara melakukan factory tour di PT NICO guna melihat secara langsung proses pengolahan kelapa dan produk turunannya yang telah menembus pasar internasional.

Kunjungan kerja tersebut menjadi bagian dari penjajakan kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok di bidang ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan vokasi, perdagangan, investasi, serta pengembangan pariwisata.

Pemerintah berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra internasional, dan pelaku industri dapat mempercepat transformasi ekonomi berbasis komoditas unggulan sekaligus menjadikan Maluku Utara sebagai salah satu pusat industri kelapa nasional.