Pemkab Morotai Kembali Raih WTP, Bupati Rusli: Harus Berdampak bagi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian ini menjadi raihan WTP kesembilan secara berturut-turut bagi daerah yang dipimpin Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio C. Pawane.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan BPK RI Perwakilan Maluku Utara kepada Pemkab Pulau Morotai dalam agenda yang berlangsung di Kantor BPK Maluku Utara, Kota Ternate, Kamis, 4 Juni 2026.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Pulau Morotai diwakili langsung oleh Bupati Rusli Sibua, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marwan Sidasi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah.

Sekda Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan bukti komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan daerah telah disusun dan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi.

“Opini WTP menunjukkan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung pengendalian internal yang memadai dan kepatuhan yang baik terhadap regulasi,” kata Umar Ali.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berfokus pada pemanfaatan anggaran yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap rupiah yang dikelola harus mampu mendorong pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat Pulau Morotai,” ujarnya.

Umar juga mengapresiasi kepemimpinan Bupati Rusli Sibua serta dukungan DPRD Pulau Morotai yang terus menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal. Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, Bupati Rusli Sibua menyampaikan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih Pemkab Pulau Morotai. Namun, ia mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak terlena dengan prestasi tersebut.

Menurut Rusli, opini WTP harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Penghargaan ini harus menjadi penyemangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memastikan program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Rusli.

Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dengan raihan WTP sembilan kali berturut-turut, Pemkab Pulau Morotai kembali menunjukkan konsistensinya dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Prestasi ini sekaligus menjadi modal penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, modern, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.