Pemprov Maluku Utara dan BKKBN Matangkan Program Tamasya, Sofifi Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terus memperkuat sinergi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga dan menekan angka stunting di daerah.

Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi antara Sekretaris Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BKKBN Maluku Utara, Ansar Djainahu, di ruang kerja Sekprov Malut, Kantor Gubernur Maluku Utara, Sofifi, Senin, 8 Juni 2026.

Pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari koordinasi sebelumnya untuk mematangkan sejumlah program strategis nasional yang akan dijalankan di Maluku Utara, mulai dari penyediaan ruang pengasuhan anak bagi pekerja perempuan, penguatan program pencegahan stunting, hingga persiapan kunjungan pejabat pusat.

Samsuddin mengatakan, salah satu fokus utama yang dibahas adalah pengembangan Program Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak) yang dirancang sebagai solusi bagi perempuan pekerja agar dapat menjalankan aktivitas dengan tenang karena anak-anak mereka diasuh oleh tenaga profesional.

Program tersebut menunjukkan capaian positif sepanjang tahun 2025. Dari target dua lokasi, BKKBN berhasil merealisasikan lima lokasi di sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara.

Memasuki tahun 2026, BKKBN menargetkan pembentukan 10 lokasi baru, termasuk satu unit yang akan dibangun di Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara.

“Untuk program Tamasya, kita sudah membahas beberapa alternatif lokasi. Di antaranya TK binaan PKK, area Kantor Gubernur, dan lingkungan ASN I. Tim dari Pemprov dan BKKBN akan melakukan survei bersama untuk menentukan lokasi yang paling layak,” kata Samsuddin.

Selain Sofifi, program tersebut juga direncanakan hadir di Kabupaten Halmahera Timur dengan menggandeng PT Antam, mengingat tingginya jumlah pekerja perempuan di kawasan industri setempat.

Selain Program Tamasya, audiensi tersebut juga membahas optimalisasi Program Genting (Gerakan Pencegahan Stunting). Program ini mengandalkan partisipasi masyarakat melalui konsep Orang Tua Asuh (OTA) dan tidak menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD.

Melalui program itu, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa pemenuhan kebutuhan gizi dan edukasi bagi keluarga berisiko stunting, tetapi juga mencakup bantuan rumah layak huni dan perbaikan sanitasi.

“Terkait program anak asuh stunting ini, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pimpinan OPD serta pihak-pihak yang berminat menjadi orang tua asuh. Tindak lanjutnya akan dikawal oleh OPD terkait,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak juga membahas persiapan kunjungan kerja Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiono, yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Juni 2026.

Menurut Ansar Djainahu, terdapat tiga agenda utama yang akan dilaksanakan dalam kunjungan tersebut, yakni pelantikan tujuh CPNS formasi tahun 2025, peletakan batu pertama di salah satu Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, serta kuliah umum di Universitas Bumi Hijrah Sofifi.

Menutup pertemuan, Samsuddin menegaskan bahwa Pemprov Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh guna memastikan seluruh agenda kunjungan pejabat pusat berjalan lancar.

“Koordinasi akan dilakukan bersama Biro Administrasi Pimpinan karena ini merupakan kunjungan pejabat negara. Kita ingin seluruh pelayanan dan fasilitasi dapat berjalan dengan baik,” tandasnya.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Sosial, serta sejumlah pejabat di lingkungan BKKBN Maluku Utara.