Periksa Pengelolaan BOP Sekolah, BPK RI Turun ke Halmahera Timur

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku Utara turun ke Kabupaten Halmahera Timur untuk memeriksa pengelolaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pada satuan pendidikan dasar.

Kedatangan tim pemeriksa BPK RI tersebut diterima langsung Bupati Halmahera Timur dalam agenda Entry Meeting Pemeriksaan Kinerja Pendahuluan atas pengelolaan bantuan operasional pendidikan dasar dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 hingga Semester I 2026.

Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas BPK RI untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola bantuan operasional pendidikan dasar, terutama dalam memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.

Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Danlis, mengatakan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan tematik yang dilaksanakan secara nasional.

Menurutnya, pemeriksaan juga sejalan dengan upaya mendukung agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Danlis meminta perangkat daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa selama proses berlangsung.

“OPD teknis diharapkan dapat menjadi partner strategis bagi tim pemeriksa dalam pelaksanaan pemeriksaan kinerja ini, sehingga seluruh proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan tujuan pemeriksaan dapat tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara.

Bupati menegaskan Pemkab Halmahera Timur siap mendukung seluruh tahapan pemeriksaan. Ia berharap proses tersebut tidak hanya menjadi evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bantuan operasional pendidikan di daerah.

“Kami menyampaikan selamat datang kepada Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Timur. Kami berharap melalui Dinas Pendidikan, kami dapat dibimbing dalam pengelolaan BOS, sehingga pengelolaannya dapat semakin baik, tertib, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Bupati.

Bupati juga meminta seluruh OPD terkait, khususnya perangkat daerah yang menangani sektor pendidikan, untuk menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi dengan BPK RI diminta terus dibangun agar proses pemeriksaan berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Pemkab Halmahera Timur berkomitmen menjadikan pemeriksaan BPK RI tersebut sebagai momentum memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga memastikan pengelolaan bantuan operasional pendidikan diarahkan agar lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat Halmahera Timur.