Kebakaran Puluhan Titik, Damkar Morotai Terkendala Armada dan Personel
Puluhan titik kebakaran terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sepanjang Januari hingga September 2026. Dalam periode tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) mencatat 75 titik dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 347 hektare.
Tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian, terutama karena sebagian titik berada di sekitar kawasan permukiman warga. Kondisi musim kemarau yang berlangsung cukup panjang turut meningkatkan potensi kebakaran di sejumlah wilayah.
Kasatpol PP Damkar Kabupaten Pulau Morotai, Akri Yuti Wijaya, mengatakan pihaknya memprioritaskan penanganan kebakaran yang berada dekat dengan permukiman.
Langkah itu dilakukan untuk mencegah api meluas dan meminimalkan risiko terhadap keselamatan masyarakat maupun bangunan di sekitar lokasi.
“Dari 75 titik kebakaran tersebut, sebagian berada berdekatan dengan lokasi padat penduduk sehingga kami harus memprioritaskan pemadaman,” kata Akri, Kamis, 10 September 2026.
Namun, tingginya kejadian kebakaran belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan personel yang memadai.
Saat ini, Satpol PP Damkar Morotai hanya memiliki 16 personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Sementara armada pemadam yang tersedia hanya satu unit mobil pemadam kebakaran.
Untuk memenuhi kebutuhan air saat proses pemadaman, petugas juga masih mengandalkan satu unit mobil suplai air milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Akri mengakui keterbatasan armada, perlengkapan keselamatan, sumber air, hingga personel menjadi kendala dalam mempercepat penanganan kebakaran.
“Keterbatasan kita mulai dari mobil pemadam kebakaran, masker dan perlengkapan keselamatan, sumber air, sampai personel,” ujarnya.
Kondisi tersebut semakin menjadi tantangan ketika kebakaran terjadi di kecamatan yang berada jauh dari pusat pelayanan. Luas wilayah Morotai membuat jarak tempuh petugas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan penanganan.
Akri mencontohkan kebakaran yang terjadi di Morotai Timur. Petugas membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai lokasi karena jaraknya yang jauh.
“Kami cukup kesulitan mengakses kecamatan yang jaraknya jauh. Misalnya terjadi kebakaran di Morotai Timur, jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh sehingga ketika petugas tiba, kondisi kebakaran bisa semakin parah,” jelasnya.
Karena itu, pihaknya mendorong adanya penambahan armada pemadam kebakaran untuk memperkuat pelayanan di wilayah Morotai.
Akri mengaku kebutuhan tersebut telah disampaikan kepada anggota DPR RI. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan berupa tambahan kendaraan pemadam kebakaran bagi Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, tambahan armada sangat dibutuhkan, terutama untuk mempercepat respons di kecamatan yang memiliki potensi kebakaran tinggi dan lokasinya jauh dari pusat pelayanan.
Selain kendaraan pemadam, kebutuhan perlengkapan keselamatan petugas, ketersediaan sumber air, dan penambahan personel juga menjadi bagian yang perlu diperkuat.
“Harapannya, setiap kekurangan dan keterbatasan fasilitas ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga penanganan kebakaran di Morotai bisa lebih cepat dan maksimal,” pungkasnya.