Sherly-Sarbin Bawa Maluku Utara Raih Penghargaan Perumahan, Dapat Bonus Besar
Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe meraih penghargaan Terbaik II kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch I Regional Maluku dan Nusa Tenggara.
Agenda yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Kamis, 17 September 2026 malam, itu turut memberikan manfaat konkret bagi Maluku Utara berupa tambahan alokasi 250 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Penghargaan dan bantuan tersebut diserahkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada perwakilan daerah penerima.
Selain penghargaan di bidang perumahan, Pemprov Maluku Utara juga meraih Terbaik II kategori Akses dan Kualitas Kesehatan. Capaian tersebut disertai insentif fiskal sebesar Rp1,5 miliar untuk bidang kesehatan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri dan kementerian terkait atas penghargaan serta dukungan yang diberikan.
Menurut Sherly, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta seluruh jajaran yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Terima kasih kepada Kemendagri dan kementerian terkait atas apresiasi dan dukungannya. Terima kasih kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, serta seluruh jajaran yang bekerja dan melayani masyarakat setiap hari,” ujar Sherly.
Prestasi juga diraih sejumlah kabupaten dan kota di Maluku Utara.
Kabupaten Halmahera Tengah meraih Terbaik I kategori Program 3 Juta Rumah dan Terbaik III kategori Akses dan Kualitas Kesehatan.
Kota Tidore Kepulauan meraih Terbaik II kategori Akses dan Pelayanan Pendidikan serta Terbaik II kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan.
Sementara Kota Ternate meraih Terbaik III kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah.
Sherly mengatakan penghargaan bukan menjadi tujuan akhir. Ukuran keberhasilan pemerintah, kata dia, harus dilihat dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat.
“Ukuran keberhasilan sesungguhnya adalah ketika masyarakat semakin mudah berobat, anak-anak semakin mudah mengakses pendidikan, lingkungan semakin baik, dan semakin banyak keluarga memiliki rumah yang layak,” katanya.
Ia menegaskan, tambahan alokasi 250 unit BSPS harus diubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga yang membutuhkan hunian layak.
“Prestasi kita syukuri. Insentif kita ubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” tandas Sherly.