Pimpin HKTI Ternate, Wawali Nasri Siapkan Kolaborasi Perkuat Sektor Pertanian

Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abubakar, resmi dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Ternate.

Nasri dilantik dalam Musyawarah Daerah dan Pelantikan DPD HKTI Provinsi Maluku Utara, Senin, 21 September 2026.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Wakil Sekjen Bidang Hukum DPN HKTI, Chaerul Amir, jajaran pengurus HKTI, perwakilan pemerintah daerah, serta pengurus DPC HKTI se-Maluku Utara.

Usai dilantik, Nasri menyebut amanah tersebut menjadi tanggung jawab baru yang harus dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.

“Ini sebuah tanggung jawab baru. Kita akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi apa yang menjadi permasalahan sektor pertanian, baik menyangkut kesejahteraan petani, sarana prasarana, maupun produksi,” ujar Nasri.

Menurut Nasri, penguatan sektor pertanian di Kota Ternate tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi. Persoalan kesejahteraan petani, ketersediaan sarana dan prasarana, hingga keberlanjutan aktivitas pertanian juga perlu mendapat perhatian.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, kata Nasri, adalah semakin berkurangnya jumlah petani di Kota Ternate. Kondisi tersebut juga diikuti menurunnya semangat masyarakat untuk menggeluti sektor pertanian.

“Setiap hari petani kita di Kota Ternate semakin menurun, semangat masyarakat untuk bertani juga semakin berkurang. Makanya kita akan dorong agar semangat untuk bertani lebih meningkat,” katanya.

Nasri mengatakan HKTI harus dapat menjadi wadah yang mampu menyerap berbagai persoalan petani sekaligus membangun komunikasi dengan pemerintah untuk mencari solusi.

Di sisi lain, Wakil Sekjen Bidang Hukum DPN HKTI, Chaerul Amir, menegaskan organisasi tersebut memiliki tanggung jawab memperjuangkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, potensi pertanian Maluku Utara cukup besar. Namun, potensi tersebut perlu ditopang organisasi yang kuat serta sinergi antara HKTI dan pemerintah daerah.

“Realitasnya, petani-petani kita masih jauh dari kesejahteraan. Inilah tantangan bagi ketua DPC yang baru dilantik, bagaimana petani-petani kita di Maluku Utara benar-benar mendapatkan kesejahteraannya,” ujar Chaerul.

Ia juga meminta HKTI memperkuat perlindungan dan pemberdayaan petani, termasuk dalam persoalan akses pupuk, harga hasil panen yang adil, permodalan, serta pengembangan produk pertanian.

Chaerul menilai hasil pertanian tidak seharusnya hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengembangan produk menjadi barang olahan dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani.

Nasri berharap kepengurusan HKTI Kota Ternate ke depan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Melalui kolaborasi tersebut, HKTI diharapkan mampu ikut menjawab berbagai persoalan pertanian sekaligus meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Kota Ternate.