PUPR Maluku Utara Siap Perkuat Pengawasan Infrastruktur Berbasis Risiko

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dengan Inspektorat dalam mengawasi pembangunan infrastruktur melalui pendekatan probity audit dan manajemen risiko.

Plt Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar, mengatakan pengawasan perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga pekerjaan selesai dan dimanfaatkan masyarakat.

“Dalam pelaksanaan pembangunan, kami harus banyak berkoordinasi dan berkolaborasi. Terutama dengan Inspektorat, karena banyak aspek dalam pengadaan yang membutuhkan masukan,” ujar Risman.

Menurut Risman, probity audit dapat mencakup pemeriksaan dokumen HPS, Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis dan kontrak. Pada tahap pelaksanaan, pengecekan lapangan dilakukan untuk memastikan kuantitas dan kualitas pekerjaan sesuai ketentuan.

“Ketika dilakukan pengecekan di lapangan, misalnya ditemukan kekurangan volume atau persoalan mutu, itu bisa diketahui lebih dini sehingga dapat dilakukan perbaikan sebelum pembayaran maupun serah terima,” jelasnya.

Kepala Inspektorat Maluku Utara, Agus Riyanto, mengatakan pendekatan berbasis risiko diterapkan karena keterbatasan sumber daya dan anggaran.

“Dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, kita menggunakan pendekatan audit berbasis manajemen risiko. Tidak semuanya bisa kita awasi secara bersamaan, sehingga kita menentukan prioritas mana yang perlu dipertajam,” katanya.

Agus menegaskan probity audit tidak hanya dilakukan pada akhir proyek, tetapi dapat dimulai dari perencanaan, termasuk memastikan belanja sesuai program dan kebutuhan daerah.

“Probity itu bukan hanya dalam konteks proyek, tetapi lebih menyeluruh. Kita mulai dari RKA, kemudian melihat apakah belanja-belanja yang dilakukan memang sudah diprogramkan dan berbasis kebutuhan,” ujarnya.

Menurut Agus, pengawasan sejak awal memungkinkan potensi persoalan segera diperbaiki sebelum berkembang menjadi penyimpangan.

“Kalau ada pelaksanaan di lapangan yang mulai miring, atau ada indikasi fraud, segera diingatkan,” katanya.

Ia mengingatkan probity audit tidak boleh sekadar menjadi formalitas.

“Esensi dari probity itu jujur dan berintegritas. Bukan dalam konteks ‘yang penting sudah di-probity, kalau ada apa-apa sudah aman’. Bukan seperti itu,” tegasnya.

Pengawasan pembangunan di Maluku Utara juga menghadapi tantangan geografis karena lokasi proyek tersebar di wilayah kepulauan. Kondisi ini membuat Inspektorat harus menentukan prioritas berdasarkan tingkat risiko.

Sementara itu, Risman menyebut peningkatan kompetensi PPK, pengawas lapangan dan tenaga teknis menjadi bagian penting dalam memperkuat pengawasan.

“Teman-teman pengawas lapangan, direksi dan PPK merupakan garda terdepan dalam menentukan suksesnya sebuah pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi menjadi penting,” ujarnya.

Agus berharap kolaborasi Inspektorat, PUPR, OPD, masyarakat dan media terus diperkuat untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan anggaran benar-benar memberi manfaat.

“Komitmen kami adalah menjaga setiap rupiah anggaran agar memberikan manfaat bagi Maluku Utara dan memberikan keberkahan bagi seluruh masyarakat,” tandas Agus.