Pelayanan Kesehatan Tetap Jadi Prioritas, Pemkot Ternate Siapkan Skema BPJS

Pemerintah Kota Ternate memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas, khususnya bagi warga kurang mampu yang membutuhkan akses layanan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Komitmen itu ditegaskan Pemkot Ternate setelah menggelar rapat koordinasi bersama BPJS Kesehatan Wilayah Maluku Utara, Dinas Kesehatan, Bapelitbangda, dan BPKAD Kota Ternate.

Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan rapat tersebut membahas skema pembayaran untuk memastikan keberlanjutan kerja sama Pemkot Ternate dengan BPJS Kesehatan.

Dalam skema yang disepakati, kewajiban pembayaran akan dilakukan secara bertahap. Skema tersebut mencakup pelunasan sisa tunggakan, pembayaran iuran tahun berjalan, hingga pengalokasian anggaran untuk keberlanjutan program pada APBD 2027.

“Meski di tengah keterbatasan kondisi keuangan, kami dari TAPD selalu berusaha agar hak-hak masyarakat miskin yang membutuhkan layanan kesehatan dapat terpenuhi,” kata Rizal.

Menurutnya, keberlanjutan pelayanan kesehatan menjadi bagian dari komitmen Pemkot Ternate untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh hak atas layanan kesehatan.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Pak Wali Kota untuk menjadikan sektor kesehatan sebagai prioritas utama,” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan data BPKAD Kota Ternate, sisa kewajiban kepada BPJS Kesehatan yang akan dibayarkan secara bertahap mencapai sekitar Rp12 miliar.

Pemkot Ternate juga telah menandatangani surat komitmen yang diteruskan kepada BPJS Kesehatan pusat. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kelanjutan kontrak kerja sama program UHC.

Dengan skema pembayaran tersebut, Pemkot Ternate berharap kepesertaan UHC dapat terus dipertahankan. Pemerintah daerah juga memastikan keterbatasan fiskal tidak mengabaikan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, terutama warga kurang mampu.

Keberlanjutan program UHC diharapkan tetap memberikan kepastian bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan pembiayaan.