Sherly Laos Kejar Realisasi 4.542 Bedah Rumah di Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos fokus mempercepat realisasi program perumahan bagi masyarakat di seluruh wilayah Maluku Utara.

Percepatan itu dibahas dalam pertemuan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Hotel Sahid Bela, Ternate, Selasa, 6 Oktober 2026.

Pertemuan tersebut membahas perkembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PKP.

Sherly mengatakan, sebanyak 4.542 rumah di 10 kabupaten/kota telah selesai diverifikasi sebagai penerima program BSPS. Dari jumlah tersebut, 2.800 unit telah terealisasi.

Sementara sekitar 1.500 unit lainnya ditargetkan dapat direalisasikan hingga 30 Oktober 2026.

“Dengan Perkim dan Dirjen PKP membahas tentang realisasi BSPS yang ada di Maluku Utara,” kata Sherly.

Menurutnya, program BSPS tersebut memiliki nilai bantuan sekitar Rp160 miliar yang bersumber dari APBN melalui Kementerian PKP.

“Total 4.542 yang sudah selesai verifikasi. Itu dari APBN Kementerian Perumahan, program Presiden Prabowo. Nilainya Rp160 miliar, di 10 kabupaten/kota,” ujarnya.

Sherly menyebut proses realisasi masih berjalan. Pemerintah daerah bersama pihak terkait terus mendorong agar bantuan yang telah diverifikasi dapat segera direalisasikan kepada masyarakat.

“Sudah 2.800 terealisasi. Sisanya 1.500 akan selesai realisasi 30 Oktober,” katanya.

Selain BSPS dari APBN, Pemprov Maluku Utara juga memiliki program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBD provinsi.

Sebanyak 1.200 unit RTLH telah tersalurkan melalui program tersebut. Progres pengerjaannya rata-rata telah mencapai lebih dari 60 persen.

“Ini di luar RTLH provinsi. RTLH provinsi 1.200 sudah tersalurkan, progresnya di atas 60 persen,” ujar Sherly.

Ia menambahkan, progres pengerjaan RTLH berbeda-beda. Sejumlah rumah telah mencapai penyelesaian penuh, sementara lainnya masih dalam proses.

“Rata-rata 60 persen, ada juga yang sudah 100 persen,” katanya.

Program BSPS dan RTLH tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas hunian masyarakat Maluku Utara.

Dengan percepatan realisasi, pemerintah berharap bantuan perumahan yang telah diverifikasi dapat segera diterima masyarakat yang membutuhkan di 10 kabupaten/kota.