Gubernur Sherly Bicara Capaian Pembangunan di HUT ke-27, Tumbuh Harus Terasa bagi Rakyat

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos memaparkan sejumlah capaian dan target pembangunan daerah dalam momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara.

Mengusung tema “Tumbuh Harus Terasa”, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat diikuti pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Sherly dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku Utara dalam rangka HUT ke-27 Maluku Utara, Senin, 12 Oktober 2026.

Dalam pidatonya, Sherly menegaskan pembangunan daerah tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi, tetapi harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, mulai dari akses infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan hingga kesempatan kerja.

Menurutnya, pembentukan Provinsi Maluku Utara 27 tahun lalu bukan sekadar perjuangan menghadirkan pemerintahan dan anggaran sendiri. Otonomi daerah harus menjadi jalan untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak dan kesejahteraan yang lebih merata.

“Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegas Sherly.

Sherly menyebut Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 21 persen pada 2025. Pada 2026, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 19 persen, ditopang perkembangan kawasan industri dan investasi.

Jumlah kawasan industri yang sebelumnya berkisar satu hingga dua kawasan kini berkembang menjadi tiga kawasan. Investasi baru disebut mencapai Rp27 triliun, sementara nilai investasi kawasan industri secara kumulatif mencapai Rp475,85 triliun.

Perkembangan industri turut mendorong penyerapan tenaga kerja. Di Pulau Obi, PT Harita disebut menyerap sekitar 30.000 tenaga kerja.

Meski demikian, Sherly mengakui pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai tambah yang lebih luas bagi masyarakat di 10 kabupaten/kota.

Infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan. Dari sekitar 1.000 kilometer jalan yang menjadi kewenangan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen.

Pada 2025, pembangunan jalan provinsi mencapai 25 kilometer. Capaian tersebut meningkat menjadi 125 kilometer pada 2026, sehingga total pembangunan jalan hotmix selama dua tahun mencapai 150 kilometer.

Pemerintah menargetkan tambahan 150 kilometer pada 2027, sehingga total pembangunan jalan hotmix mencapai 300 kilometer. Sementara sisa sekitar 250 kilometer ditargetkan diselesaikan pada 2028–2029.

Untuk jalan tani, pembangunan sepanjang 2025–2026 mencapai 150 kilometer. Pada 2027, pemerintah menargetkan tambahan 200 kilometer dengan menerapkan inovasi stabilisasi tanah.

Konektivitas antardaerah juga diperkuat melalui pembangunan jembatan. Sebanyak 31 jembatan telah diselesaikan pada tahap pertama, sedangkan tahap kedua menargetkan tambahan 30 jembatan.

Melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah, dukungan pembangunan juga menyasar 10 kabupaten/kota. Alokasinya mencapai Rp300 miliar pada 2025 dan Rp240 miliar pada tahun berikutnya.

Di sektor perumahan, program bedah rumah meningkat dari 700 unit pada 2025 menjadi 1.200 unit pada 2026. Pada 2027, pemerintah menargetkan 1.500 rumah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pemprov Maluku Utara juga memperjuangkan peningkatan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dari target awal 5.300 rumah pada 2026, sebanyak 4.542 rumah telah terverifikasi.

Untuk tahun berikutnya, pemerintah menargetkan kuota BSPS mencapai 10.000 rumah yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Program tersebut diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak sekaligus meningkatkan kualitas hidup keluarga berpenghasilan rendah.

Sherly menegaskan pendidikan merupakan fondasi penting untuk menyiapkan generasi Maluku Utara yang mampu bersaing.

Pada 100 hari pertama pemerintahan, layanan SMA, SMK, dan SLB telah diintegrasikan. Pemerintah juga berencana memperluas program beasiswa bagi putra-putri Maluku Utara dari kuota awal 1.000 penerima beasiswa reguler.

Pemprov menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur afirmasi.

Selain itu, pemerintah mendorong kehadiran Politeknik Ketenagakerjaan untuk mencetak tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan industri.

Anggaran revitalisasi SMA tercatat Rp92 miliar pada tahun sebelumnya dan Rp51 miliar pada tahun berjalan. Pemprov juga mengupayakan tambahan anggaran Rp40 miliar.

Di sektor kesehatan, pelayanan operasi jantung telah diresmikan di Halmahera Utara dan Ternate pada 2026.

Pemerintah juga mengupayakan dukungan pusat untuk fasilitas kesehatan di Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu dengan anggaran Rp150 miliar. Dukungan tersebut mencakup fasilitas ICU, CT-Scan, serta ruang operasi untuk bayi prematur.

Revitalisasi rumah sakit regional di Halmahera Utara, Halmahera Barat, dan Tidore Kepulauan turut disiapkan. Sementara itu, Dinas Kesehatan mengejar revitalisasi puskesmas dengan alokasi anggaran Rp51 miliar.

Penguatan fasilitas kesehatan tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan medis yang memadai di berbagai wilayah Maluku Utara.

Untuk mendukung agenda pembangunan, pendapatan daerah pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp3,57 triliun atau meningkat 25,5 persen, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp800 miliar.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3,8 triliun, meningkat 54 persen dibandingkan APBD induk 2026. Sekitar 30 persen anggaran diprioritaskan untuk memperkuat konektivitas wilayah.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 3 persen dan pengangguran menjadi 2,5 persen. Intervensi program direncanakan menyasar sekitar 13.000 keluarga miskin ekstrem.

Di sektor pertanian, pemerintah menyiapkan program bibit kelapa untuk lahan seluas 15.000 hektare dan pembukaan 3.000 hektare lahan baru.

Sementara di sektor perikanan, pemerintah mendorong penyaluran 1.000 kredit usaha rakyat (KUR) nelayan melalui BRI, termasuk dukungan mesin perahu berkekuatan 15 dan 20 PK. Bantuan CSR juga mencakup 32 unit mesin, mobil jenazah, dan ambulans.

Pemerintah turut mendorong program modal kerja sebesar Rp4 juta dengan cicilan Rp100 ribu hingga Rp180 ribu per minggu dan tenor enam bulan sampai satu tahun.

Pada sisi keuangan daerah, Pemprov mengalokasikan Rp300 miliar dalam APBD Perubahan untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2027, pemerintah merencanakan alokasi Rp250 miliar yang dibayarkan secara bertahap.

Menutup pidatonya, Sherly menegaskan pembangunan Maluku Utara tidak dapat hanya dibebankan kepada gubernur dan wakil gubernur, jajaran pemerintahan, maupun kelompok politik tertentu.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat mengambil bagian dalam pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh warga.

“Membangun Maluku Utara tidak bisa menjadi pekerjaan satu gubernur, wakil gubernur, satu jajaran pemerintahan, atau satu kelompok politik. Provinsi ini diperjuangkan bersama, maka masa depannya pun harus dibangun bersama,” tegasnya.

Sherly berharap momentum HUT ke-27 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, baik melalui peningkatan akses infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan maupun terbukanya kesempatan ekonomi yang lebih luas.

“Dirgahayu ke-27 Provinsi Maluku Utara, Tumbuhnya Harus Terasa,” pungkasnya.