Respons Arahan Gubernur, Kadikbud Abubakar Susuri Laut Petakan Masalah Sekolah di Taliabu

Perjalanan menuju sekolah tidak selalu mudah bagi guru dan siswa di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Di sejumlah wilayah, mereka harus menghadapi keterbatasan transportasi, bahkan menggunakan perahu untuk menjangkau tempat belajar.

Kondisi itu menjadi salah satu temuan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara, Abubakar Abdullah, saat menyusuri wilayah Pulau Taliabu pada 14–19 Oktober 2026.

Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos untuk mengidentifikasi berbagai hambatan penyelenggaraan pendidikan, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

Bersama sejumlah kepala bidang dan tim pelayanan, Abubakar bergerak dari wilayah utara hingga selatan Pulau Taliabu. Rombongan mendatangi sejumlah sekolah di Langganu, Nggele, Salati, Bobong, Kawalo, Pencado, Bapenu, hingga Pancoran.

Di setiap lokasi, mereka tidak hanya melihat kondisi bangunan sekolah. Abubakar juga berdialog dengan guru dan siswa untuk mendengar langsung persoalan yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar.

“Perjuangan guru dan murid di Taliabu luar biasa. Di beberapa wilayah, akses menuju sekolah masih sulit, bahkan harus menggunakan perahu. Keterbatasan transportasi menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian,” kata Abubakar.

Bagi Abubakar, kunjungan lapangan menjadi cara untuk melihat persoalan pendidikan secara lebih utuh. Laporan administratif memang memberikan gambaran tentang kondisi sekolah, tetapi situasi di lapangan dapat memperlihatkan kebutuhan yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selain persoalan akses transportasi, rombongan meninjau kondisi sarana dan prasarana sekolah, perkembangan revitalisasi bangunan, serta pemanfaatan perangkat digital untuk mendukung pembelajaran.

Berdasarkan data Dikbud Maluku Utara, Kabupaten Pulau Taliabu memiliki 20 satuan pendidikan, terdiri atas 12 SMA, tujuh SMK, dan satu sekolah luar biasa (SLB). Jumlah tenaga guru sekitar 400 orang, dengan total 2.409 murid.

Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan layanan pendidikan yang harus dipenuhi di wilayah kepulauan dengan tantangan geografis yang tidak ringan.

Abubakar mengatakan, hasil peninjauan akan menjadi bahan untuk menentukan langkah penanganan sesuai kewenangan dan ketersediaan anggaran.

Kebutuhan yang dapat dibiayai melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) akan diarahkan sesuai ketentuan. Sementara kebutuhan di luar kemampuan pendanaan sekolah perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu atas dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan menengah di daerah tersebut.

Menurut Abubakar, pemerataan pendidikan tidak cukup hanya dengan memastikan keberadaan sekolah. Akses menuju sekolah, kelayakan sarana pembelajaran, serta dukungan bagi guru juga perlu menjadi perhatian agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.

Karena itu, koordinasi antarpemerintah diharapkan dapat memperkuat upaya penyelesaian persoalan pendidikan di Pulau Taliabu, terutama bagi sekolah-sekolah yang menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses transportasi.

Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya Dikbud Maluku Utara menyusun pemetaan kebutuhan pendidikan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masing-masing sekolah.