GPIPS Sulampua 2026, Maluku Utara Andalkan Produksi Lokal dan Kerja Sama Antardaerah

Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produksi lokal dan kerja sama antardaerah sebagai upaya mengendalikan inflasi pangan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang mengusung konsep Tallukarsa Pangan Sulampua atau tiga daya upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga.

Program ini mengedepankan tiga strategi, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata, yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, penguatan konektivitas distribusi, serta pembenahan kelembagaan dan ekosistem pangan.

Penguatan tersebut dinilai penting untuk menghadapi tantangan wilayah Sulampua yang terdiri atas banyak pulau, dengan sentra produksi dan wilayah konsumsi yang tersebar. Ketimpangan pasokan, tingginya biaya distribusi, serta risiko perubahan iklim, termasuk El Nino, berpotensi memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan.

Pelaksanaan GPIPS Sulampua 2026 berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pada 23 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Kegiatan ini turut dihadiri kepala daerah se-Sulampua.

Dalam kesepakatan pengendalian inflasi, inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food dijaga pada kisaran sasaran 3–5 persen, sebagaimana dibahas dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada 29 Januari 2026.

Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta mitra strategis yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID) terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Perkuat Produksi Bawang Merah dan Sektor Perikanan

Penerapan strategi Karsa Daya di Maluku Utara dilakukan melalui penguatan kapasitas sektor pertanian dan perikanan, termasuk penyediaan sarana produksi serta fasilitasi akses pembiayaan perbankan.

Bank Indonesia melaksanakan Sekolah Lapang budi daya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Program ini diperkuat melalui business matching pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama perbankan.

Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.

Dukungan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat kapasitas pelaku usaha pangan, serta mendorong peningkatan hasil panen dan produksi perikanan di daerah.

Selain memperkuat produksi, strategi pengendalian inflasi juga dilakukan melalui Karsa Sambung, yakni penguatan Kerja Sama Antardaerah (KAD) untuk komoditas pangan penyumbang inflasi.

Di Maluku Utara, kerja sama tersebut diwujudkan melalui inisiatif KAD komoditas bawang merah antara TPID Kota Ternate dan Kota Probolinggo.

Kerja sama juga dilakukan melalui skema business to business antara offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dan pelaku usaha unggulan (champion) komoditas cabai rawit di Kabupaten Malang.

Dalam distribusinya, kerja sama pasokan cabai rawit tersebut didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara.

Upaya ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, memperlancar distribusi komoditas pangan, serta mengurangi risiko kelangkaan dan gejolak harga akibat ketidakseimbangan pasokan antardaerah.

Perkuat Ekosistem Pangan hingga Tingkat Desa

Strategi ketiga, Karsa Tata, diarahkan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan agar produksi petani dapat terserap pasar secara berkelanjutan.

Di Maluku Utara, langkah tersebut dilakukan melalui business matching kelompok tani dengan Koperasi Desa Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon pembeli atau offtaker.

Skema ini diharapkan dapat membuka kepastian pasar bagi petani sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di daerah.

Sinergi dengan Bapanas juga diperkuat melalui pengembangan neraca pangan. Instrumen tersebut berfungsi sebagai sistem peringatan dini terhadap potensi defisit pangan sekaligus menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga.

Melalui neraca pangan, kebutuhan dan ketersediaan komoditas di daerah diharapkan dapat dipetakan dengan lebih baik sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan sebelum terjadi gangguan pasokan.

Rindang Berseri Tambah Pasokan Kangkung di Ternate

Selain tiga strategi tersebut, inovasi program unggulan TPID Maluku Utara juga diwujudkan melalui gerakan pertanian perkotaan atau urban farming bertajuk Rindang Berseri.

Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai bagian dari upaya memperkuat produksi pangan lokal.

Pelaksanaannya di Kota Ternate turut melibatkan TP-PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga untuk mengembangkan kegiatan budi daya pangan secara kolaboratif.

Program Rindang Berseri telah menambah pasokan kangkung di Kota Ternate sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, komoditas cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi panen mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.

Pengembangan pertanian perkotaan tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari produksi lokal, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah.

Melalui penerapan Tallukarsa Pangan Sulampua, pengendalian inflasi di Maluku Utara tidak hanya diarahkan pada stabilisasi harga dalam jangka pendek, tetapi juga pada penguatan produksi, kelancaran distribusi, kepastian penyerapan hasil panen, dan pengembangan ekosistem pangan yang berkelanjutan.

Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, kelompok tani, nelayan, dan mitra strategis diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan serta daya beli masyarakat di tengah tantangan distribusi dan perubahan iklim.