Bupati Rusli Bahas Masa Depan Infrastruktur Morotai Bersama Kepala BPJN

Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, membahas rencana pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan bersama Plt Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, di Pendopo Pemerintah Pulau Morotai, Minggu, 1 November 2026.

Pembahasan tersebut mencakup pengaspalan sejumlah ruas jalan di Kota Daruba hingga usulan penanganan infrastruktur untuk tahun anggaran 2027.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membicarakan sejumlah program pembangunan dan peningkatan jalan yang dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Morotai.

Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengaspalan hotmix pada ruas jalan dari Lanud Leo Wattimena menuju Samsat Morotai. Peningkatan jalan juga direncanakan pada jalur dari kawasan Tugu Pancasila, melewati pertokoan Gotalamo hingga Tugu Bintang.

Pertemuan tersebut turut dihadiri tim BPJN Maluku Utara bersama sejumlah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sementara dari Pemkab Pulau Morotai hadir Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), M. Ramlan Drakel.

Selain membahas rencana pengaspalan, pertemuan itu juga menyinggung progres pekerjaan peningkatan Jalan Lingkar Morotai yang saat ini hampir rampung.

Penyelesaian proyek tersebut diharapkan memperlancar mobilitas masyarakat, membuka akses ekonomi, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Pulau Morotai.

Pada 2026, BPJN Maluku Utara juga melaksanakan pembangunan jalan menuju kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Desa Morodadi dengan panjang sekitar 4,3 kilometer. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2026.

Kepala BPJN Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, mengatakan pihaknya tidak hanya berfokus menyelesaikan pekerjaan yang sedang berjalan, tetapi juga memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di Kabupaten Pulau Morotai untuk tahun anggaran 2027.

"Selain menuntaskan pekerjaan yang sedang berjalan, kami juga sedang memproses sejumlah usulan penanganan dan perbaikan badan jalan di wilayah Morotai untuk 2027 mendatang, sesuai dengan kewenangan pemerintah pusat," ujar Abdul Hamid.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Morotai, M. Ramlan Drakel, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengusulkan sejumlah ruas jalan yang saat ini berstatus jalan kabupaten maupun jalan provinsi agar dapat ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional.

Menurut Ramlan, usulan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan lebih luas dari pemerintah pusat dalam mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Morotai.

Selain peningkatan ruas jalan, pihaknya juga mendorong percepatan penyelesaian pembangunan delapan jembatan yang berada di jalur lingkar Pulau Morotai.

Keberadaan jembatan tersebut dinilai penting untuk menunjang konektivitas antarwilayah, memperlancar transportasi masyarakat, serta membuka akses kawasan pesisir.

Pemkab Pulau Morotai berharap berbagai usulan yang telah dibahas bersama BPJN Maluku Utara dapat ditindaklanjuti dan direalisasikan secara bertahap pada 2027.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan semakin terarah sehingga mampu memperkuat konektivitas, membuka akses wilayah, serta menunjang pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik bagi masyarakat Morotai.