Finalisasi RAPBD 2027, Sekda Rizal Pastikan Anggaran PPPK Tetap Disiapkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Dalam penyusunan tersebut, kepastian pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, mengatakan penyusunan postur RAPBD 2027 mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah hingga akhir 2026, termasuk penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD).

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran tetap mendukung program prioritas serta pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Ternate.

Rizal mengaku telah menginstruksikan Kepala Bapelitbangda untuk segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) guna merampungkan input dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Menurutnya, proses tersebut terus dipantau Bapelitbangda dengan dukungan BPKAD, terutama untuk memastikan rincian alokasi belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai.

"Inputan ini terus dipantau langsung oleh Bapelitbangda dan dibantu BPKAD untuk mengetahui rincian belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja pegawai. Proses ini diperhitungkan tuntas dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga gambaran postur APBD sudah dapat terlihat pada hari Jumat," jelas Rizal, Selasa, 3 November 2026.

Ia menambahkan, setelah proses finalisasi di tingkat TAPD rampung, dokumen tersebut akan dilaporkan kepada Wali Kota Ternate. Pemkot juga berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk menargetkan penyampaian RAPBD 2027 kepada DPRD pada Senin pekan depan.

Selain merampungkan struktur belanja, Pemkot Ternate turut memperhitungkan kebutuhan pembiayaan PPPK, menyusul belum adanya kepastian mengenai mekanisme dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Rizal menyebutkan, Pemkot masih menunggu petunjuk teknis dan konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait kemungkinan gaji PPPK telah diakomodasi dalam skema TKD.

Kepastian tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah skema pembiayaan dari pemerintah pusat berlaku bagi seluruh PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, atau hanya diprioritaskan bagi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.

Berdasarkan perhitungan awal TAPD terhadap persentase TKD yang diterima, alokasi tersebut dinilai belum mencukupi apabila harus menanggung seluruh kebutuhan pembiayaan PPPK.

Karena itu, Pemkot Ternate menyiapkan skema antisipasi dengan tetap mengakomodasi anggaran PPPK melalui APBD murni 2027. Kebijakan ini disiapkan agar kebutuhan pembiayaan pegawai tetap terpenuhi apabila dukungan dari pemerintah pusat belum mencakup seluruh kebutuhan.

"Kami sudah menyiapkan rancangan anggaran untuk mengantisipasi hal itu. Sembari menunggu kejelasan apakah pembiayaan nakes dan guru akan diambil alih pusat melalui TKD, sementara ini tetap kami akomodasi menggunakan APBD murni, dan APBD kita siap untuk itu," pungkas Rizal.