Biosolar Bersubsidi Hadir di Morotai, Pemda Harapkan Harga Material Turun

Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyiapkan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Biosolar bersubsidi sebanyak 50 kiloliter (KL) setiap bulan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menekan biaya transportasi dan distribusi barang, sekaligus mendorong penurunan harga material bangunan di daerah tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop-UKM) Pulau Morotai, Samsul Bahri Rajab, mengatakan penyaluran Biosolar bersubsidi mulai diberlakukan di SPBU PT Sri Dewi Jaya pada Senin, 9 November 2026.

Biosolar tersebut dijual dengan harga Rp6.800 per liter sesuai ketentuan BBM bersubsidi nasional. Penyalurannya dijadwalkan berlangsung tiga kali dalam sebulan dengan total kuota mencapai 50 KL.

Samsul menjelaskan, untuk mendukung kelancaran pelayanan, pihaknya telah menyepakati pengaturan jalur antrean kendaraan bersama pengurus Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pengelola SPBU.

"Untuk teknis pelayanan, antrean kendaraan pengisi Biosolar dan Dexlite akan masuk melalui sisi selatan SPBU. Sementara kendaraan pengisi Pertalite dan Pertamax masuk dari arah utara. Kedua jalur tersebut akan diatur agar tidak saling mengganggu," jelas Samsul, Minggu, 8 November 2026.

Ia menyebutkan, pengaturan jalur antrean tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat antara Disperindagkop-UKM, Organda, dan pihak SPBU yang berlangsung di kantor SPBU.

Meski begitu, skema pelayanan tersebut masih dalam tahap uji coba. Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap mekanisme pelayanan.

Samsul menambahkan, penyaluran Biosolar bersubsidi diperuntukkan bagi kendaraan roda empat dan roda enam. Jumlah pengisian disesuaikan dengan kapasitas tangki masing-masing kendaraan.

Namun, kuota tersebut tidak diperuntukkan bagi kendaraan berpelat merah maupun kendaraan milik perusahaan.

Menurut Samsul, penyediaan Biosolar bersubsidi merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengurangi beban biaya operasional transportasi dan distribusi barang. Sebab, tingginya biaya angkutan selama ini turut memengaruhi harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama material bangunan.

Dengan tersedianya BBM bersubsidi tersebut, biaya pengangkutan pasir, batu, kayu, besi, semen, dan material lainnya diharapkan dapat ditekan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pembangunan dengan harga yang lebih terjangkau.

Kebijakan ini juga diharapkan berdampak terhadap penurunan biaya jasa angkutan hasil perkebunan, seperti kopra, serta berbagai kebutuhan distribusi lainnya.

Karena itu, Samsul berharap Organda segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas penyesuaian tarif angkutan setelah ketersediaan Biosolar bersubsidi mulai berjalan.

"Kami berharap dengan tersedianya Biosolar di SPBU Sri Dewi Jaya, Organda segera berkoordinasi dan melakukan rapat bersama dinas terkait untuk meninjau kembali tarif sewa kendaraan serta harga material yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai terlalu tinggi," tutupnya.