BNN Libatkan Desa Awasi Jalur Tikus Peredaran Narkoba di Morotai

Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku Utara melibatkan pemerintah desa di Kabupaten Pulau Morotai untuk memperkuat pengawasan terhadap potensi peredaran narkoba melalui jalur-jalur tikus, terutama di kawasan pesisir.

Kepala BNN Provinsi Maluku Utara, Brigjen Pol. Mirzal Alwi, mengatakan pemerintah desa akan menjadi bagian dari penggerak pencegahan dan pengawasan di lapangan guna mengantisipasi masuknya barang terlarang ke wilayah Pulau Morotai.

Menurut Mirzal, pengawasan perlu diperkuat karena jalur masuk narkoba tidak hanya melalui pintu-pintu resmi, tetapi juga berpotensi memanfaatkan jalur tidak resmi yang sulit terpantau.

"Pencegahan peredaran narkoba di Pulau Morotai ini sekarang kita memanfaatkan desa-desa sebagai agen-agen penggerak kita di lapangan, seperti yang sudah kita sampaikan tadi dalam pertemuan," ungkap Mirzal.

Ia meminta pemerintah desa mengambil peran aktif dalam mengawasi wilayah masing-masing, terutama terhadap aktivitas mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan penyelundupan narkoba.

"Tolong desa-desa berperan terkait dengan pembagian. Karena barang haram itu masuk melalui jalur-jalur tikus," tegasnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, BNN Maluku Utara juga membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Kerja sama ini diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat desa mengenai bahaya narkoba sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyelundupan melalui jalur pesisir.

Mirzal menjelaskan, penguatan pengawasan di Maluku Utara perlu dilakukan karena sejumlah jalur masuk narkoba di wilayah lain, seperti Jawa dan Sumatera, mulai diperketat.

Selain melibatkan pemerintah desa, BNN Maluku Utara berencana meningkatkan operasi razia bersama Kepolisian Resor Pulau Morotai. Razia akan dilakukan pada waktu-waktu tertentu dengan sasaran tidak hanya minuman keras (miras), tetapi juga narkoba.

Pengawasan tersebut juga diarahkan untuk mengantisipasi penyelundupan barang terlarang melalui jalur transportasi laut.

"Nanti pada waktu-waktu tertentu mereka turun, kita mulai razia, bukan hanya miras, tetapi juga narkoba," jelasnya.

Di sisi lain, Mirzal mengusulkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkoba di tengah masyarakat.

Ia menyebut kelompok usia 15–24 tahun sebagai kelompok dengan angka penggunaan narkoba terbesar di Maluku Utara. Karena itu, menurutnya, diperlukan langkah pencegahan yang lebih luas dengan melibatkan berbagai pihak.

Salah satu usulan yang disampaikannya adalah mempertimbangkan pelaksanaan tes urine bagi calon pengantin sebagai bagian dari upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkoba.

"Satu permintaan saya, karena kita tahu usia pengguna terbesar di Maluku Utara 15–24 tahun. Saya mengimbau atau mengajak Pemda agar berkolaborasi dengan Kementerian Agama, supaya ke depan kita pikirkan bagaimana melakukan tes urine bagi calon pengantin," pungkasnya.

BNN berharap keterlibatan pemerintah desa, pemerintah daerah, kepolisian, dan Kementerian Agama dapat memperkuat pengawasan serta membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pulau Morotai.