Puluhan Ribu Anak Belum Sekolah, Wagub Sarbin: Pendidikan Gratis Harus Merata

Kebijakan pendidikan gratis di Maluku Utara belum sepenuhnya menjamin seluruh anak mengenyam pendidikan.

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, mengungkapkan sekitar 34.000 anak masih tercatat tidak bersekolah dan meminta pemerintah daerah memperkuat pemerataan akses pendidikan.

Persoalan tersebut disampaikan Sarbin saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Maluku Utara, Rabu, 11 November 2026.

Menurutnya, pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.

“Kalau ingin mengubah wajah Maluku Utara, maka ubahlah pendidikannya. Kalau pendidikan bagus, maka pasti bagus,” tegas Sarbin.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah anak tidak sekolah di Maluku Utara mencapai sekitar 34.000 orang dari total penduduk sekitar 1,4 juta jiwa.

Angka tersebut dinilai cukup besar, terlebih pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan pendidikan gratis. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga faktor lain yang membuat anak-anak tidak dapat mengenyam pendidikan.

“Sudah kita gratiskan pendidikannya, tetapi masih ada yang tidak sekolah. Ini mencoreng wajah kita sesungguhnya,” ujarnya.

Sarbin mengatakan, pemerataan pendidikan harus didukung ketersediaan infrastruktur, fasilitas sekolah yang memadai, serta peningkatan kompetensi guru. Tenaga pendidik juga dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pembelajaran.

Ia turut menyoroti kondisi geografis Maluku Utara yang masih menyulitkan sebagian anak untuk menjangkau sekolah. Bahkan, terdapat anak-anak yang harus menyeberang dengan mempertaruhkan keselamatan demi memperoleh pendidikan.

Karena itu, Sarbin meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan pendataan ulang terhadap anak-anak yang belum mengakses pendidikan. Pendataan tersebut tidak hanya menyasar anak yang belum pernah bersekolah, tetapi juga mereka yang telah menyelesaikan satu jenjang pendidikan namun tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Bagi anak-anak yang sudah bekerja, pemerintah diminta membuka alternatif pendidikan melalui Universitas Terbuka (UT) maupun sistem pembelajaran jarak jauh. Langkah ini diharapkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan tanpa harus meninggalkan pekerjaan.

Selain persoalan akses, Sarbin menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pendidikan. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota menjadikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan sebagai prioritas dalam penyusunan program pembangunan tahun 2027.

Dalam Rakorda tersebut, Direktur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Any Sayekti, turut memaparkan capaian mutu pendidikan di Maluku Utara.

Any menyebutkan, capaian SPM Pendidikan Maluku Utara berada pada angka 49,17, masih jauh di bawah target 80.

Ia mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditangani bersama, di antaranya rendahnya capaian literasi dan numerasi, belum optimalnya pembelajaran fondasi PAUD, masih adanya anak tidak sekolah, serta tantangan pemerataan guru dan sarana prasarana pendidikan.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan, Any menekankan tiga langkah strategis. Pertama, menjadikan kepala daerah sebagai penggerak utama peningkatan mutu pendidikan. Kedua, menggunakan rapor pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Ketiga, memperkuat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

Ia berharap Rakorda tersebut menghasilkan komitmen bersama yang diwujudkan melalui rencana aksi konkret di setiap kabupaten dan kota. Rencana itu harus mencakup program prioritas, dukungan anggaran, penanggung jawab, serta target pencapaian yang terukur.

Menutup sambutannya, Sarbin berharap Rakorda tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Maluku Utara.

Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi guna memastikan setiap anak memperoleh kesempatan pendidikan yang layak, sekaligus melahirkan generasi Maluku Utara yang unggul secara intelektual, berkarakter, serta memiliki nilai moral dan spiritual.