Ratusan PNS Pemprov Maluku Utara Kantongi SK 100 Persen, Sekprov Ingatkan Integritas
Sebanyak 313 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menerima Surat Keputusan (SK) 100 persen setelah mengucapkan sumpah dan janji PNS di Aula Nuku, Kantor Gubernur Maluku Utara, Kamis, 12 November 2026.
Prosesi pengambilan sumpah dan janji tersebut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, didampingi para saksi dan rohaniawan.
Dalam sambutannya, Samsuddin menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh PNS yang telah menyelesaikan Pelatihan Dasar (Latsar) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan baik.
Ia berharap, status baru sebagai PNS dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Menurut Samsuddin, setiap PNS memiliki kewajiban untuk mengabdikan diri kepada negara sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena itu, para aparatur yang baru diangkat diharapkan mampu menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh demi mendukung keberhasilan pembangunan di Maluku Utara.
Samsuddin juga mengingatkan agar pengambilan sumpah dan janji PNS tidak dipandang sebagai prosesi seremonial atau sekadar memenuhi persyaratan administratif.
“Sumpah bukan sekadar formalitas sebagai mekanisme pembinaan PNS. Esensi sumpah merupakan komitmen yang harus ditepati dan mengandung tanggung jawab moral untuk melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati,” tegasnya.
Ia menekankan, sumpah yang telah diucapkan harus menjadi pegangan setiap aparatur dalam bekerja, menjaga integritas, serta menjalankan kewajiban sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat.
Sejumlah PNS yang mengikuti prosesi pengambilan sumpah tersebut di antaranya Fadel Muhammad, Jihan Rahmatunnisa Umanailo, M. Sofyan Taurid Sula Idris, Asriani Melong Hamjang, Ratrih Abd Kahar, Nuraini, dan Romincap Roda.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus melakukan pemetaan ASN secara menyeluruh berdasarkan profil masing-masing pegawai. Pemetaan tersebut mencakup jenjang pendidikan, kompetensi, dan latar belakang profesi.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penempatan sumber daya manusia sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi. Dengan begitu, setiap aparatur diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal serta berkontribusi terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Pemprov Maluku Utara berharap penguatan kualitas dan penataan ASN dapat mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik.