Sekda Morotai Ungkap Nasib Ratusan PPPK Paruh Waktu, Masih Tunggu Pusat

Nasib sekitar 900 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, masih menunggu kepastian pemerintah pusat.

Hingga kini, pemerintah daerah belum menerima petunjuk resmi terkait pengangkatan maupun mekanisme pembiayaan gaji para pegawai tersebut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, mengatakan Pemda Morotai telah mengusulkan kebutuhan administrasi untuk proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu, termasuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Namun, tahapan selanjutnya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.

"Kalau untuk usulan, kita sudah usulkan terkait NIP. Jadi, sekarang kita tinggal tetap menunggu petunjuk dari pusat," kata Umar Ali saat dikonfirmasi di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai, Kamis, 12 November 2026.

Ia menjelaskan, Pemda Morotai akan mengikuti seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah pusat terkait proses pengangkatan PPPK Paruh Waktu.

Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengambil kebijakan sendiri sebelum ada petunjuk resmi mengenai mekanisme pelaksanaannya.

"Kalau memang perintahnya seperti itu, ya kita ikut pusat. Kita tetap mengikuti petunjuk dari pemerintah pusat," ujarnya.

Selain kepastian pengangkatan, persoalan pembiayaan gaji sekitar 900 PPPK Paruh Waktu tersebut juga menjadi perhatian. Sebab, muncul informasi bahwa pembayaran gaji pegawai tersebut nantinya akan dibebankan kepada pemerintah daerah.

Menanggapi hal itu, Umar Ali menyatakan Pemda Morotai tetap akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk mengenai skema pembiayaannya.

"Kalau dari pusat seperti itu, ya kita di daerah pasti menerima aturan atau perintah dari pusat. Tetapi sampai hari ini belum ada," jelasnya.

Ia menambahkan, hingga Kamis, 12 November 2026, Pemda Morotai belum menerima surat edaran ataupun dokumen resmi lainnya yang mengatur kebijakan tersebut.

"Surat edaran dan lain sebagainya belum ada ke kami, belum kita terima. Pokoknya kita tunggu dari pusat. Sampai hari ini memang belum ada," pungkasnya.

Dengan belum adanya petunjuk resmi tersebut, Pemda Morotai masih menunggu kepastian pemerintah pusat sebelum mengambil langkah lanjutan terkait pengangkatan sekitar 900 PPPK Paruh Waktu, termasuk kebijakan pembayaran gaji mereka.