Polres Sula Larang Pesta Ronggeng Malam Hari, 78 Kades Diminta Sosialisasi ke Warga
Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Sula, Maluku Utara, resmi mengeluarkan larangan pelaksanaan pesta ronggeng pada malam hari. Kebijakan ini diberlakukan menyusul maraknya tindak kekerasan yang terjadi dalam sejumlah kegiatan hiburan masyarakat tersebut.
Larangan itu tertuang dalam surat Nomor: B/185/XI/YAN.2.1./2026 tertanggal 16 November 2026, yang ditujukan kepada 78 desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula.
Dalam surat tersebut, Polres Kepulauan Sula menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) belakangan ini.
Pasalnya, sejumlah kegiatan pesta ronggeng yang digelar pada malam hari dilaporkan kerap memicu tindak pidana, mulai dari penganiayaan, pengeroyokan, hingga penikaman dan pembacokan antar-pengunjung.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius guna mencegah terulangnya insiden serupa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
"Polres Kepulauan Sula tidak menerbitkan izin kegiatan masyarakat berupa pesta ronggeng yang dilaksanakan pada malam hari," demikian salah satu poin penegasan dalam surat tersebut.
Selain mengeluarkan larangan, Polres Kepulauan Sula juga meminta pemerintah desa di 78 desa agar menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada seluruh masyarakat, sehingga dapat diketahui dan dipatuhi bersama.
Kepolisian turut memberikan peringatan bahwa apabila masih ditemukan pesta ronggeng yang digelar pada malam hari, penanggung jawab kegiatan atau tuan rumah akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Polres Kepulauan Sula dalam mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas sekaligus mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam kegiatan hiburan masyarakat.
Menanggapi kebijakan tersebut, Kepala Desa Fagudu, Kecamatan Sanana, M. Ali Duwila, menyampaikan dukungannya terhadap langkah Polres Kepulauan Sula terkait larangan pelaksanaan pesta ronggeng pada malam hari.
Menurutnya, pertimbangan kepolisian sebagaimana tertuang dalam surat edaran tersebut merupakan langkah positif untuk meminimalkan potensi gangguan kamtibmas di Kabupaten Kepulauan Sula.
Olehnya itu, M. Ali menegaskan, selaku kepala desa, pihaknya mendukung kebijakan tersebut dan akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat sebagaimana petunjuk dalam surat edaran.
"Kami sangat mendukung. Dalam waktu dekat akan kami sosialisasikan kepada masyarakat," ujar M. Ali.
Dukungan serupa juga disampaikan Kepala Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah, Sudarno Kaufua. Ia mengatakan, Pemerintah Desa Paslal mendukung penuh langkah Polres Kepulauan Sula melalui surat edaran tentang larangan pelaksanaan pesta ronggeng pada malam hari.
"Intinya kami mendukung apa yang dilakukan Polres Sula," katanya.
Lebih lanjut, Sudarno menegaskan bahwa pihaknya akan segera mensosialisasikan larangan tersebut kepada masyarakat Desa Paslal.
Ia juga mengingatkan, apabila pemerintah desa telah melakukan sosialisasi, tetapi masih ada warga yang sengaja menggelar pesta ronggeng pada malam hari tanpa berkoordinasi dengan pemerintah desa, maka tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada pada pihak penyelenggara.
"Kami akan sosialisasi kepada masyarakat kami. Kalau sudah sosialisasi, tetapi ada masyarakat yang sengaja melaksanakan pesta ronggeng tanpa koordinasi dengan pemerintah desa, maka mereka yang akan bertanggung jawab kepada pihak berwajib," pungkasnya.