Arifatul Ajak Kolaborasi Lintas Sektor di Maluku Utara Lindungi Perempuan dan Anak
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, mengajak seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Menurut Arifatul, kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekadar persoalan luka fisik maupun psikologis, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional karena berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
Ajakan tersebut disampaikan Arifatul dalam dialog interaktif bersama kepala dinas PPPA dan pengelola Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) kabupaten/kota, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta tokoh perempuan se-Maluku Utara di Tolire Caffe, Kota Ternate, Selasa, 17 November 2026.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, Ketua TP-PKK Maluku Utara, Rusni Sarbin, serta Kepala Dinas PPPA Provinsi Maluku Utara.
Dalam pemaparannya, Arifatul menyoroti komposisi penduduk Indonesia yang terdiri atas sekitar 50 persen perempuan dan 30 persen anak-anak. Menurutnya, kedua kelompok tersebut memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa.
"Jika kelompok ini mengalami kekerasan, trauma dan dampaknya sangat luar biasa. Pada anak-anak, hal ini dapat menghambat pendidikan serta merusak kepercayaan diri mereka dalam bergaul. Begitu pula pada perempuan, akses pendidikan dan pemberdayaan mereka akan tertutup. Jika tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, kita berisiko kehilangan sumber daya manusia yang berkualitas," tegas Arifatul.
Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterima Kementerian PPPA, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 35.978 kasus kekerasan dengan jumlah korban lebih dari 36.000 orang. Jumlah korban tersebut lebih banyak karena satu kasus kekerasan dapat melibatkan lebih dari satu orang.
Arifatul juga menyoroti faktor ekonomi yang masih menjadi salah satu pemicu dominan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Persoalan ekonomi dapat berujung pada kekerasan fisik, anak putus sekolah, hingga meningkatkan risiko stunting.
Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan keluarga sekaligus mencegah terjadinya kekerasan.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian desa, Kementerian PPPA terus mendorong kolaborasi program ketahanan pangan berbasis keluarga.
Selain faktor ekonomi, Arifatul mengingatkan perubahan pola pengasuhan anak akibat pengaruh media sosial. Ia meminta keluarga, tokoh agama, dan organisasi keagamaan mengambil peran aktif memberikan edukasi moral di lingkungan masyarakat maupun tempat ibadah.
Menurutnya, lingkungan keluarga dan masyarakat harus menjadi ruang perlindungan bagi anak agar tidak mudah terpengaruh berbagai hal negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka.
Arifatul menjelaskan, Indonesia telah memiliki sejumlah landasan hukum untuk melindungi perempuan dan anak, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
Namun, keberadaan regulasi saja tidak cukup. Pemerintah membutuhkan dukungan seluruh pihak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dapat berjalan maksimal.
Untuk memperluas akses layanan, Kementerian PPPA telah menyiapkan sejumlah instrumen pendukung, di antaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Tenaga Ahli Tingkat Daerah/Masyarakat (TATDM), serta jaringan relawan yang dapat membantu masyarakat memperoleh layanan perlindungan.
Dalam dialog tersebut, Arifatul juga memaparkan penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk tahun anggaran 2027.
Ia menyebutkan, total anggaran DAK Non-Fisik mengalami penurunan dari Rp132 miliar pada 2026 menjadi Rp118 miliar pada 2027. Meski demikian, jumlah daerah penerima dipertahankan sebanyak 305 daerah.
Dengan skema tersebut, alokasi anggaran dibagi lebih merata, yakni sekitar Rp300 juta per daerah. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang dapat mencapai Rp600 juta.
Penentuan daerah penerima dilakukan melalui penilaian administrasi oleh Kementerian PPPA bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan. Pemerintah daerah diimbau memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan administrasi agar tidak gugur dalam proses penilaian.
Menutup dialog, Arifatul kembali mengajak pemerintah daerah, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat di Maluku Utara bergandengan tangan memperkuat perlindungan perempuan dan anak.
"Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, hasilnya tidak akan maksimal jika kita tidak bergerak bersama menjaga lingkungan kita," pungkasnya.