Kunjungi Maluku Utara, Menteri PPPA dan Sherly Bahas Masa Depan Petani Perempuan
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifatul Choiri Fauzi, bersama Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, membahas penguatan peran perempuan dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui dialog bersama kelompok tani di Kelurahan Sasa, Ternate, Selasa, 17 November 2026.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi petani perempuan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur pengairan, pupuk, bibit, hingga peralatan pertanian.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Ketua TP-PKK Maluku Utara Rusni Sarbin, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam dialog yang dipandu Sherly, perwakilan kelompok tani dari Kelurahan Sasa dan Desa Daru, Kabupaten Halmahera Utara, menyampaikan kebutuhan mereka untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
Perwakilan Kelompok Tani Tanjung Selatan, Kelurahan Sasa, Ida Noho, mengatakan kelompoknya terdiri atas 60 kepala keluarga (KK) yang mengelola lahan seluas empat hektare sejak 2008.
Namun, aktivitas pertanian masih terkendala keterbatasan sumber air. Saat ini, mereka hanya memiliki dua sumur bor dan satu mesin pompa sehingga petani harus bergantian mendapatkan pasokan air.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, kelompok tani mengusulkan penambahan sedikitnya tiga sumur bor, tangki penampung air guna mengantisipasi pemadaman listrik, mesin penyiram otomatis atau sprinkler, serta bantuan bibit dan pupuk bersubsidi jenis Phonska dan Urea.
Aspirasi serupa disampaikan Yulinda Kolotjutju, perwakilan Kelompok Tani Perempuan Desa Daru, Kecamatan Kao, Halmahera Utara.
Ia menjelaskan, sebanyak 30 anggota kelompoknya telah mengolah lahan tidur seluas 2.000 meter persegi untuk ditanami cabai dan tomat. Meski demikian, mereka masih membutuhkan sumur bor, pupuk, alat penyemprot tanaman, dan mulsa untuk menunjang kegiatan pertanian.
Menanggapi berbagai kebutuhan tersebut, Sherly meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pertanian Maluku Utara melakukan pendataan secara terperinci agar setiap aspirasi kelompok tani dapat ditindaklanjuti.
Sherly juga menjadwalkan kunjungan ke Desa Daru untuk menghadiri panen raya pada 19 atau 20 November 2026.
Selain itu, Pemprov Maluku Utara menyiapkan program bantuan fasilitas kandang ayam bagi petani yang memiliki lahan pada 2027. Program ini diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan protein keluarga sekaligus membuka peluang pengembangan usaha peternakan.
Pelaksanaannya direncanakan terintegrasi dengan pendampingan Permodalan Nasional Madani (PNM) agar usaha yang dikembangkan petani dapat berjalan berkelanjutan.
Sementara itu, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengapresiasi perkembangan ekonomi Maluku Utara dan upaya pemberdayaan perempuan melalui sektor pertanian.
Menurutnya, ketahanan pangan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, dengan mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah.
Ia mengajak kaum perempuan menanam berbagai kebutuhan pangan sehari-hari, seperti cabai, kangkung, tomat, dan terong. Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga, pemanfaatan lahan yang lebih luas juga berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga.
"Kalau tumbuh kesadaran dari ibu-ibu semua, paling tidak di pekarangannya menanam cabai (rica), kangkung, tomat, atau terong untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk lahan yang lebih besar, dampaknya terhadap ekonomi juga akan luar biasa," ujarnya.
Arifatul juga menyampaikan akses pembiayaan usaha melalui kolaborasi dengan PNM. Skema tersebut menyediakan pembiayaan tanpa agunan sebesar Rp4 juta dengan suku bunga yang telah diturunkan menjadi 8 persen.
Di luar sektor ekonomi, ia mengingatkan pentingnya perlindungan anak dari dampak negatif perkembangan teknologi digital.
Potensi pertanian sebagai sumber penghasilan keluarga turut disampaikan Ketua Gapoktan Tumpang Sari Kelurahan Sasa, Haidir Ola.
Ia mengungkapkan, budidaya sayuran cepat panen seperti sawi, kangkung, bayam, kemangi, dan terong mampu menghasilkan pendapatan bersih sekitar Rp5 juta hingga Rp6 juta per bulan.
"Dengan pendapatan bersih kurang lebih Rp5 juta per KK, alhamdulillah anak-anak kami sebagian besar telah menyelesaikan studi di perguruan tinggi," tuturnya.
Melalui pertemuan tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat dukungan terhadap kelompok tani perempuan, terutama melalui pemenuhan sarana produksi, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha.
Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperluas kemandirian ekonomi perempuan, serta memperkuat ketahanan pangan keluarga di Maluku Utara.