1. Beranda
  2. Headline
  3. Kabar

Sherly Minta PERHAPI Bantu Perjuangkan DBH Tambang untuk Pembangunan Maluku Utara

Oleh ,

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, meminta Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) ikut memperjuangkan peningkatan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan.

Upaya tersebut dinilai penting agar besarnya aktivitas industri tambang di Maluku Utara memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.

Permintaan itu disampaikan Sherly saat menghadiri Temu Profesi Tahunan (TPT) ke-XXXV PERHAPI di Bela Hote Ternate, Selasa, 17 November 2026.

Sherly mengatakan, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sekitar Rp133 triliun harus sejalan dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, besarnya aktivitas ekonomi dan industri pertambangan di Maluku Utara perlu diikuti penerimaan daerah yang lebih optimal, terutama melalui DBH.

"Bagaimana PERHAPI membantu kami mentransformasikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan APBD Maluku Utara melalui dana bagi hasil," ujar Sherly.

Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang masih dihadapi Maluku Utara adalah keterbatasan infrastruktur, terutama konektivitas jalan antarwilayah.

Dari sekitar 1.100 kilometer jalan provinsi, tingkat kemantapannya baru mencapai 46 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 600 kilometer jalan yang membutuhkan penanganan.

Selain jalan, pembangunan jembatan dan pelabuhan juga membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Karena itu, DBH sektor pertambangan menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat APBD dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Sherly berharap, kontribusi industri pertambangan tidak hanya terlihat dari besarnya investasi dan aktivitas produksi, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui pembangunan daerah.

Ia menyebutkan, sekitar 60 persen masyarakat Maluku Utara bekerja sebagai petani, sedangkan 20 persen lainnya merupakan nelayan. Kedua kelompok tersebut membutuhkan dukungan infrastruktur agar hasil produksi dapat dipasarkan dengan lebih mudah.

Menurutnya, konektivitas jalan dan jembatan yang memadai akan menekan biaya distribusi hasil perkebunan dan perikanan. Dengan demikian, keuntungan yang diterima petani dan nelayan dapat meningkat.

"Kalau sudah terkoneksi, petani dan nelayan bisa mengirim produknya. Biaya logistik turun, margin mereka lebih banyak, dan nilai tukar petani serta nelayan lebih tinggi," katanya.

Sherly juga menilai pengembangan hilirisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan perlu menjadi perhatian. Komoditas kelapa, cengkeh, pala, hingga hasil laut memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui dukungan investasi dan infrastruktur dasar.

Ia menegaskan, manfaat industri pertambangan harus dilihat dalam jangka panjang. Kekayaan sumber daya alam tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan aktivitas produksi, tetapi juga harus meninggalkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Karena itu, penerimaan pajak dan DBH dari aktivitas pertambangan perlu dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kalau ditanya nanti 10 tahun lagi, apa yang dihasilkan dari hilirisasi tambang di Maluku Utara? Yang dihasilkan adalah eksplorasi ini menghasilkan pajak. Pajak itu namanya dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu dipakai untuk membangun jalan dan jembatan," tandasnya.

Berita Lainnya