1. Beranda
  2. Headline
  3. Kabar

ASN Maluku Utara Diminta Bangun Birokrasi Berintegritas dan Beretika

Oleh ,

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara diminta membangun budaya kerja yang mengedepankan disiplin, keteladanan, dan integritas.

Penegakan disiplin tidak boleh sekadar menjadi formalitas melalui sosialisasi dan pemahaman regulasi, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku serta tanggung jawab setiap aparatur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka kegiatan Sosialisasi Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, yang berlangsung di Emerald Hotel, Ternate, Rabu, 18 November 2026.

Sarbin mengatakan, reformasi birokrasi pascareformasi seharusnya membawa perubahan mendasar terhadap karakter, kedisiplinan, dan etika ASN. Karena itu, kegiatan sosialisasi tidak boleh hanya menjadi agenda rutin tanpa menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Hari ini kita masih bicara sosialisasi disiplin sebagai ASN. Sejarah panjang untuk mengubah birokrasi dan penyelenggaraan negara pascareformasi. Satu poin penting reformasi adalah mengubah karakter, disiplin, dan etika ASN," tegas Sarbin.

Menurutnya, birokrasi merupakan roh dan semangat penyelenggaraan negara. Dalam sistem tersebut, ASN memiliki peran penting sebagai penggerak pemerintahan sekaligus pelaksana pelayanan publik.

Karena itu, disiplin harus dibangun melalui kesadaran dan tanggung jawab, bukan semata-mata karena adanya aturan atau ancaman sanksi.

Ia juga menyoroti masih ditemukannya kasus pelanggaran disiplin di lingkungan pemerintahan. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan pentingnya memperkuat upaya pencegahan dan keteladanan pimpinan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

Disiplin harus terlihat dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari kepatuhan terhadap jam kerja, kehadiran, hingga ketaatan terhadap kode etik dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.

Sementara itu, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Aparatur BKD Maluku Utara, Al Husen Albaar, mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 pihaknya telah menyelesaikan penanganan 48 kasus pelanggaran disiplin PNS.

Kasus tersebut mencakup penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Di antaranya pemberhentian sebagai PNS atas permintaan sendiri serta penurunan jabatan menjadi pelaksana.

Menurutnya, jumlah kasus yang ditangani bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Sebaliknya, data tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pimpinan OPD untuk memperkuat pengawasan internal dan mencegah terjadinya pelanggaran.

"Keberhasilan pimpinan aparatur sebetulnya tidak diukur dari seberapa banyak pelanggaran yang berhasil ditindak, tetapi dari seberapa besar kemampuan kita dalam mencegah terjadinya pelanggaran itu sendiri," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti 140 peserta yang terdiri dari sekretaris OPD dan pengelola kepegawaian di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Hadir sebagai narasumber Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, Ojak Murdani, serta Agustina D. Dolonesda, Auditor Manajemen ASN Ahli Madya Regional XI BKN Manado. Sementara Susan Damopoli, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, bertindak sebagai moderator.

Melalui kegiatan ini, Pemprov Maluku Utara berharap pemahaman terhadap regulasi disiplin dan kode etik ASN semakin meningkat. Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan penyimpangan birokrasi dan penerapan sistem manajemen ASN yang berintegritas.

Komitmen seluruh OPD juga diharapkan semakin kuat dalam meningkatkan profesionalisme aparatur, menerapkan sistem merit, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan demikian, disiplin ASN tidak berhenti pada kepatuhan administratif, tetapi menjadi budaya kerja yang berlandaskan keteladanan, tanggung jawab, dan integritas.

Berita Lainnya