Pemprov Maluku Utara Dorong Sampah Bernilai Ekonomi dan Energi
Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendorong transformasi pengelolaan sampah melalui pendekatan ekonomi sirkular agar memiliki nilai tambah ekonomi sekaligus menjadi sumber energi alternatif.
Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan. Sampah yang selama ini menjadi persoalan lingkungan dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi bahan baku produk bernilai tambah, peluang usaha, hingga energi alternatif.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, saat membuka Kie Raha Economic Forum (KREF) November 2026 bertema “Akselerasi Ekonomi Sirkular: Strategi Transformasi Pengelolaan Sampah dan Pengembangannya Menjadi Waste to Energy di Maluku Utara”, di Ternate, Rabu, 18 November 2026.
Dalam sambutannya, Sarbin mengapresiasi Bank Indonesia yang konsisten mengawal perkembangan perekonomian daerah, mengendalikan inflasi, serta mendorong inovasi melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, pembangunan ekonomi daerah tidak cukup hanya bertumpu pada ketersediaan sumber daya alam dan aktivitas investasi. Diperlukan kemampuan membaca peluang baru serta merespons berbagai tantangan pembangunan, termasuk membangun kesadaran bersama dalam pengelolaan sampah.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti pemerataan manfaat pembangunan sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita tidak boleh hanya berbicara tentang seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang berhasil dicapai secara angka-angka ketika angka-angka itu belum mampu memberikan martabat terbaik buat rakyatnya,” tegas Sarbin.
Sarbin mengakui, persoalan pengelolaan sampah di Maluku Utara masih membutuhkan perhatian serius. Berbagai upaya telah dilakukan, namun hasilnya belum maksimal, terutama dalam mengatasi persoalan kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
Karena itu, ia berharap Kie Raha Economic Forum tidak hanya menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga mampu menghasilkan langkah konkret dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di Maluku Utara.
Sementara itu, Deputi Direktur sekaligus Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, memaparkan bahwa perekonomian Maluku Utara pada Triwulan III 2026 tumbuh 16,65 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut meningkat dibandingkan Triwulan II 2026 yang tercatat sebesar 15,35 persen.
Pertumbuhan tersebut terutama ditopang sektor industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen, dengan kontribusi mencapai 51,70 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara.
Kinerja itu didorong peningkatan produksi berbagai produk hilirisasi nikel serta mulai berproduksinya sejumlah komoditas baru, antara lain aluminium ingot, nikel kobalt mangan hidroksida, dan akumulator listrik.
Meski demikian, Handi mengingatkan pentingnya diversifikasi ekonomi untuk memperluas sumber pertumbuhan di luar industri pengolahan berbasis mineral. Langkah tersebut diperlukan untuk memperkuat ketahanan sektor produktif sekaligus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Dalam konteks tersebut, ekonomi sirkular dinilai menjadi salah satu peluang strategis untuk mengembangkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di Maluku Utara.
Handi mengungkapkan, berdasarkan kajian yang pernah dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi ekonomi sirkular di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp600 triliun per tahun apabila didukung sistem pengelolaan yang memadai.
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan sampah adalah belum optimalnya pemilahan. Sampah yang tidak dipilah menyebabkan berbagai jenis material tercampur sehingga kehilangan nilai ekonomi dan sulit dimanfaatkan kembali.
“Di mana kalau sampah tidak dipilah, itu otomatis kita kehilangan nilai ekonominya. Jadi tidak bernilai,” jelas Handi.
Ia menjelaskan, melalui pemilahan dan pengolahan yang tepat, sampah dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan baku produk bernilai tambah maupun sumber energi alternatif.
Selain itu, pengembangan ekonomi sirkular juga berpotensi membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat industri daur ulang di daerah.
Bank Indonesia turut menyambut baik upaya Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Pemerintah Kota Ternate dalam mendorong pembenahan tempat pemrosesan akhir (TPA) dan penyusunan master plan pengelolaan sampah. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.
Handi menekankan, pemilihan teknologi dan model pengelolaan sampah harus mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, volume dan komposisi sampah, kesiapan infrastruktur, kebutuhan investasi, serta keberlanjutan operasional.
Ke depan, pengembangan ekonomi sirkular di Maluku Utara diharapkan didukung pemetaan potensi dan karakteristik sampah, penjajakan program percontohan secara bertahap, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dunia usaha, perbankan, dan kalangan akademisi.
Melalui Kie Raha Economic Forum, Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama Bank Indonesia mendorong penguatan kolaborasi untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha, dan menghasilkan energi alternatif bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.