Sengketa Lahan dengan TNI-AU, KOMMARA Geruduk Kantor BPN Morotai
Ratusan mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Mahasiswa Morotai (KOMMARA) menggeruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten setempat, Rabu, 18 November 2026.
Aksi tersebut dilakukan untuk mendesak BPN menyelesaikan sengketa lahan masyarakat seluas 1.125 hektare yang diklaim pihak TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Massa juga meminta agar BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat atas lahan yang diusulkan pihak Lanud Leo Wattimena.
Pantauan Halmaherapost.com, aksi sempat berlangsung tegang ketika massa menerobos masuk ke halaman kantor BPN dengan memanjat pagar. Demonstran juga membakar sejumlah ban di dalam halaman kantor sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan persoalan lahan yang dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dalam orasinya, Koordinator aksi, Mahmud Kiat, melontarkan kritik kepada Kepala BPN Kabupaten Pulau Morotai. Ia meminta BPN menjalankan tugas dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kekuasaan.
“Kepala BPN Pulau Morotai sebagai anak bangsa Indonesia dan saya juga sebagai orang Indonesia, saya mau bilang kepada Anda, tugas bapak di Pulau Morotai itu bukan memperpanjang umur kekuasaan, tetapi bekerjalah dengan baik dan bebaskanlah tanah rakyat yang telah dirampas, umur Anda pasti panjang,” ungkap Mahmud.
Mahmud menegaskan, keberanian menegakkan kebenaran dan memperjuangkan pengembalian hak masyarakat Morotai merupakan ujian moral sekaligus keimanan. Ia juga menyinggung rekomendasi DPR RI terkait penyelesaian sengketa lahan tersebut.
Menurutnya, DPR RI telah mengeluarkan rekomendasi agar 433 hektare lahan dikembalikan kepada masyarakat Pulau Morotai. Karena itu, ia mendesak BPN segera menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan memfasilitasi penyelesaian persoalan pertanahan yang selama ini diperjuangkan warga.
“Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengeluarkan rekomendasi bahwa lahan seluas 433 hektare harus dikembalikan kepada rakyat Pulau Morotai. DPRD telah mengkaji lewat lembaga hukumnya untuk meminta kepada lembaga BPN Pusat agar memfasilitasi pada tanggal 20 ini segera mengembalikan 433 hektare lahan tersebut,” tegas Mahmud.
Ia juga memperingatkan BPN bahwa KOMMARA akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak diakomodasi dan ditindaklanjuti.
Mahmud menyebut, aksi tersebut merupakan bentuk perjuangan masyarakat melalui jalur hukum dan peraturan perundang-undangan. Namun, apabila tuntutan tidak mendapat respons sebagaimana mestinya, massa mengancam akan kembali dengan cara perjuangan yang mereka sebut sebagai “canga”.
“Sekali lagi, cara kami datang hari ini adalah cara rakyat Indonesia yang mengakui undang-undang. Tapi kalau kemudian rakyat Indonesia menuntut dengan cara undang-undang dan itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka kami anak canga akan datang dengan cara ‘canga’ (cara perjuangan tradisional) sebagaimana kami memerdekakan Indonesia,” tandasnya.