1. Beranda
  2. Headline
  3. Kabar

BPK Temukan Kejanggalan Ratusan Juta di DPRD Sula, Ada Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif

Oleh ,

Pengelolaan anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara, tahun anggaran 2025 menjadi sorotan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara menemukan sejumlah kejanggalan dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan nilai mencapai Rp669.878.256.

Temuan tersebut mencakup sejumlah persoalan serius, mulai dari perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, pembayaran uang harian melebihi pagu, hingga biaya transportasi yang dipertanggungjawabkan lebih besar dibandingkan bukti pengeluaran.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Maluku Utara Nomor 21.B/T/LHP/DJPKN-VI.TER/PPD.01/05/2026.

Dalam laporan tersebut, BPK mengungkap adanya perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Selain itu, terdapat pembayaran uang harian yang melebihi ketentuan pagu serta biaya transportasi yang nilainya lebih besar dibandingkan bukti pengeluaran.

Persoalan juga ditemukan pada pembayaran biaya penginapan hotel. BPK mencatat adanya pembayaran penginapan yang melebihi masa surat tugas.

Bahkan, berdasarkan hasil konfirmasi kepada pihak hotel, terdapat pertanggungjawaban biaya penginapan meskipun pihak yang bersangkutan disebut tidak menginap di hotel tersebut.

Tak hanya itu, pemeriksaan BPK turut menemukan pembayaran biaya taksi yang nilainya lebih besar dibandingkan bukti pengeluaran.

Sejumlah kejanggalan dengan nilai mencapai Rp669,8 juta tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan verifikasi pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat DPRD Kepulauan Sula.

Saat dikonfirmasi Halmaherapost.com, Kasubag Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Roy Dharma Sihombing, mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang tercantum dalam LHP BPK tersebut.

Roy justru menyarankan agar persoalan itu dikonfirmasi langsung kepada pimpinan Sekretariat DPRD atau Sekretaris Dewan (Sekwan).

"Itu konfirmasi langsung ke Pak Sekwan, bagusnya langsung ke Bos (Sekwan)," kata Roy kepada Halmaherapost.com, Jumat, 20 November 2026.

Ia kembali menegaskan bahwa persoalan temuan tersebut tidak sampai kepadanya. Menurutnya, penyampaian LHP BPK dilakukan kepada jajaran pimpinan.

"Kalau masalah temuan itu tidak sampai ke saya. Karena pemberian LHP itu disampaikan ke pimpinan-pimpinan. Kalau terkait itu kayanya bagus ke Sekda atau pimpinan (Sekwan)," tandasnya.

Pernyataan Roy tersebut membuat sejumlah pertanyaan mengenai pertanggungjawaban anggaran perjalanan dinas senilai Rp669,8 juta belum terjawab.

Terutama terkait perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan, pembayaran penginapan meskipun pihak hotel menyatakan yang bersangkutan tidak menginap, serta selisih pembayaran biaya transportasi dan taksi.

Publik membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak Sekretariat DPRD Kepulauan Sula mengenai mekanisme pertanggungjawaban anggaran tersebut. Termasuk siapa yang melakukan verifikasi dokumen, bagaimana proses pencairan dilakukan, serta sejauh mana tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

Penjelasan dari pihak Sekwan juga diperlukan untuk memastikan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dan apakah terdapat pengembalian atas kelebihan pembayaran sesuai rekomendasi pemeriksa.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Kepulauan Sula belum memberikan penjelasan resmi terkait temuan BPK tersebut.

Berita Lainnya