Tunggakan BBM Bikin Sampah di Ternate Menumpuk, Ini Penyebabnya

Ternate, Hpost - Tunggakan Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pihak ketiga senilai Rp700 juta sejak November 2020, diketahui menjadi penyebab sampah menumpuk di sejumlah titik di kota Ternate di beberapa pekan terakhir. Pemkot Ternate beralasan, keterlambatan ini akibat dari perubahan sistem penganggaran daerah.

Senin 8 Februari 2021, seperti menjadi puncaknya hari sampah kota Ternate. Tumpukan sampah menumpuk bahkan berserakan ke jalan raya di sejumlah sudut kota Ternate. Bau dari sampah itu menyengat, mengganggu pengendara dan warga.

Di RT 01 RW 01 Kelurahan Salahudin, Ternate Tengah, warga menghamburkan sampah ke tengah jalan. Mereka kesel sampah yang menumpuk itu tak kunjung datang. Aksi protes itu lantas mengganggu lalu lintas selama berjam-jam.

Dari pantauan Halmaherapost.com, sampah-sampah juga beserakan dan menumpuk di sejumlah titik yakni, di kantor samping Wali Kota Ternate, depan DPRD Kota Ternate, depan SD Islamiyah Mangga Dua, Pasar Kota Baru.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang juga membidangi urusan sampah Tony S. Pontoh mengatakan, persoalan menumpuknya sampah itu disebabkan karena Pemerintah Kota Ternate menunggak pembayaran BBM terhadap pihak ketiga sejak November 2020. Total utang itu mencapai Rp 700 Juta.

PT Maluku Indah yang merupakan rekanan DLH enggan memberikan BBM sebelum pemerintah melunasi utang tersebut. Alhasil,  truk-truk pengangkut sampah tak bisa beroperasi.

Merespon kondisi tersebut DPRD Kota Ternate langsung memanggil pihak-pihak terkait guna mencarikan solusi.

Ketua DPRD Ternate Muhajirin Bailusy saat ditemui usai pertemuan itu mengaku telah mewanti-wanti pemerintah kota agar segera membereskan persoalan sampah.

"Hari ini sampai besok itu sampah di sudut-sudut kota harus habis (diangkut). Jika tidak terselesaikan maka kita akan evaluasi," tegasnya.

Sementara Kadis DLH yang turut serta dalam pertemuan itu mengaku sudah mengupayakan agar tumpukan sampah segera diangkut.

"Untuk sementara ini kami sudah berupaya menyediakan 2000 liter BBM untuk mengangkut sampah yang menumpuk," kata Tony saat ditemui usai pertemuan dengan DPRD, Senin 8 Feruari 2021.

Sedangkan Sekretaris Kota Ternate yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jusuf Sunya mengungkapkan muasal dari persoalan ini adalah karena perubahan sistem anggaran yang digunakan. Jika sebelumnya pemerintah menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), kata Jusuf, per 1 Januari 2021 kemarin penggunaannya dialihkan ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

"Kita punya uang (untuk membayar utang), tetapi tidak bisa keluar karena terkendala sistem. Kalau SIMDA kan sudah familiar, tapi SIPD kan baru, banyak menu di dalam yang belum tercakup. Terus tidak ada sosialisasi," katanya.

Ia bilang, seharusnya peralihan sistem itu  dilakukan secara beriringan sehingga tidak merepotkan. Namun pemerintah pusat memaksa agar daerah langsung menggunakan SIPD.

"Karena kita dipaksa per 1 Januari harus pakai SIPD, makanya kita tinggalkan SIMDA. Itu yang membuat daerah ketar-ketir. Sementara setelah itu surat dari pusat datang menyuruh kita pakai SIMDA lagi sembari menunggu maintenance SIPD," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Jusuf, Pemerintah Kota Ternate harus kembali menginput anggaran ke SIMDA. "Makanya terlambat karena kita harus input baru lagi."

Ia mengaku pemerintah kota telah melakukan penginputan ke SIMDA dan diharapkan segera selesai dalam waktu dekat.