100 Hari Kerja ‘Ternate Andalan’ Dinilai Tidak Sesuai Harapan

Ternate, Hpost - Pemerintahan Wali Kota Ternate, Maluku Utara, M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Jasri Usman resmi memasuki 100 hari pertama. Sejumlah program yang ditargetkan diwujudkan dalam masa tersebut dinilai tidak sesuai harapan.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, menilai 5 program prioritas yang diusung pasangan berjargon TULUS ini belum merata pelaksanaannya.

Baca Juga:
Pelni Akui Belum Ada Permintaan Soal Tempat Isolai Apung di Ternate

Merujuk pidato Wali Kota usai dilantik 26 April lalu, kata Mubin, ada 5 program prioritas yang akan digalakkan yakni penanganan pandemi covid-19, kota kreatif, peningkatan UMKM, optimalisasi pengeluaran APBD, dan penanganan masalah air bersih, sampah dan drainase.

“Pertama soal penanangan Covid-19. Dilihat dari zonasi, Kota Ternate mulai dari turun dari zona merah turun ke oranye. Kalau dilihat dari skenario pemerintah kota ada dua yaitu penanganan covid-19 oleh satgas kontrol di lapangan dan soal vaksin oleh Dinas Kesehatan. Dengan refocusing anggaran sebesar 8 persen dari anggaran DAU sebesar Rp 600 miliar, berarti ada sekitar Rp 47 miliar yang diperuntukkan bagi penanganan Covid-19. Dana itu melekat di Dinas Kesehatan sebesar Rp 23 miliar dan BPBD sebesar Rp 24 miliar. Untuk Satgas Covid-19 sudah dicairkan Rp 12 miliar, dan Dinas Kesehatan baru Rp 1,7 miliar," papar Mubin.

Dari hitungan anggaran di atas, menurut Mubin, belum ada capaian yang berarti, "kalau dilihat dari sisi anggaran berarti tidak maksimal," lanjutnya, Selasa 03 Agustus 2021.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu menyebutkan, anggaran yang begitu besar belum sejalan dengan realiasi kerja di lapangan.

“Pemkot hanya mengatakan beres, beres, tapi tidak ada tolak ukur sama sekali,” ujarnya. Kemudian soal pencanganan pemberdayaan UMKM, sambung Mubin, belum ada satu pun program yang dijalankan pemkot.

“Coba lihat Dinas Koperasi jalan tidak programnya? Dinas Perindagkop tahun 2021 ini apa yang sudah dijalankan? Terus yang dimaksudkan dengan peningkatan UMKM itu yang mana? Padahal di situasi pandemi Covid-19 nasib UMKM sangat urgen,” jabarnya.

Dari aspek pendapatan daerah, ucap Mubin, hingga Juli 2021 baru 40 persen pendapatan yang diterima daerah. Banyak objek-objek pendapatan yang tidak bisa digarap maksimal mulai dari retribusi pasar hingga pajak bumi dan bangunan.

“Jadi desain dari aspek pendapatan sangat tidak maksimal. Belum dari aspek belanja. Bagaimana mau buat belanja, paling belanja rutin saja yang bersifat normatif seperti gaji. Belum TTP terlambat 2 bulan. Bagaimana mau jalan kalau refocusing saja tidak pernah selesai sampai hari ini, akhirnya belanja operasional, belanja ATK di setiap kelurahan semua hampir belum selesai. Belum RT/RW belum dibayar insentifnya, TTP itu juga tidak jalan. Terus apa yang dimaksud dengan optimalisasi APBD tersebu? Nonsense, kosong, tidak ada," paparnya.

Selain itu, Mubin juga menyentil soal penanganan air bersih. Ia mengatakan, hingga hari ini wilayah ketinggian air bersih masih langganan macet.

“Kemudian soal sampah, hanya launching saja sampai sekarang jalan tidak. Terus soal drainase, hujan deras di Bastiong itu juga tidak tertangani secara baik. Maka secara keseluruhan, program 100 hari Wali Kota Ternate yang dicanangkan itu tidak memiliki ukuran standar yang jelas, bahkan capiannya tidak pernah dirasakan,” ujarnya.

Anggota DPRD empat periode ini menyarankan, saat ini pemkot harus fokus menuntaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Yang oleh Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 sangat membatasi. Sementara program 100 hari itu tidak membatasi dan tidak ada dalam regulasi. Yang ada dalam regulasi seharusnya pemerintah daerah segera mewujudkan yang namanya RPJMD", tukasnya.