2 Hal Penting yang Ditegaskan Wali Kota Ternate soal RPJMD

Ternate, Hpost - Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, meminta kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD), memerhatikan kesesuaian rancangan RPJMD.

"Saya meminta perhatian kita bersama untuk hal-hal sebagai berikut, yakni pertama kepala perangkat daerah perlu memerhatikan kesesuaian dalam Rancangan RPJMD. Kedua indikator kinerja daerah yang sudah diformulasikan oleh tim penyusun RPJMD dan tim pendamping, berupa matriks atau penjabaran dan penyelarasan visi agar dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen," pinta Tauhid.

BACA JUGA:

Begini Kronologi Pelarian Napi Lapas Ternate hingga Tertangkap di Pulau Hiri

Puluhan Honorer di Dinas PMPTSP Kepulauan Sula Ikut Tes, Mutu Pelayanan Diperbaiki

Tauhid menjabarkan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD bertujuan untuk memberikan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.

Sebagaimana diketahui kewajiban menyusun RPJMD tertuang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam forum Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD Kota Ternate itu, Tauhid bilang, RPJMD Ternate 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah yang merupakan arah, pedoman sekaligus kompas untuk memandu perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan lima tahun ke depan.

Kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan tersebut, kata dia, merupakan saripati dari sejumlah aspirasi dan isu-isu aktual yang dirinya dan Wakil Wali Kota Ternate, Jasri Usman, dapatkan saat masa kampanye politik beberapa waktu yang lalu.

"Substansi RPJMD Kota Ternate tahun 2021-2026 memuat visi dan misi kepala daerah, tujuan, sasaran, kebijakan, fokus dan prioritas daerah, rencana program dan pendanaan, serta indikator dan target kinerja," jelasnya.

Ia mengatakan, pelaksanaan forum ini merupakan amanat Undang-Undang yang telah melewati beberapa tahapan, seperti konsultasi Ranwal RPJMD ke BAPPEDA Provinsi Maluku Utara yang melibatkan semua elemen terkait.

BACA: Dari Napi Kabur hingga Peredaran Narkoba, GMPKT Desak Kemenkumham Investigasi Lapas Ternate

Selanjutnya, ia menegaskan perlunya memperkuat koordinasi antar perangkat daerah dalam proses perencanaan agar tercipta sinergitas pembangunan. Seluruh perangkat daerah agar komitmen dalam proses perencanaan dengan mengacu pada RPJPD, RPJMD, RENSTRA Perangkat Daerah, RKPD dan RENJA Perangkat Daerah.

"Kemudian terkait dengan penyusunan RPJMD ini agar kepala perangkat daerah terlibat aktif dalam setiap tahapan proses perencanaannya. Seluruh peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RPJMD juga diharapkan mampu berkontribusi dan memberikan input," tandasnya.