Lingkungan

Langganan Banjir, Pemda dan DPRD Halmahera Tengah Didesak Evaluasi AMDAL PT IWIP

Kondisi banjir di Kawasan PT IWIP terjadi pada Sabtu 20 Agustus 2022 || Foto: Istimewa

Ternate, Hpost – Pengurus Besar (PB) Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB Formmalut) Jabodetabek, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Halmahera Tengah segera mengevaluasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik PT. IWIP.

​Ketua Formmalut, Hamdan Halil menilai bahwa AMDAL PT. IWIP penuh kejanggalan sejak pembahasannya pada Senin 07 Maret 2022 lalu. Hamdan bilang hal itu jauh dari prinsip partisipatif karena tidak melibatkan DPRD, Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat termasuk LSM lingkungan, pemerhati lingkungan dan akademisi.

"Karena itu kami menduga kuat bahwa dokumen AMDAL PT. IWIP ini belum mengakomodasikan kajian kompherensif aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat, mengenai usaha investasi beresiko tinggi ini," tandasnya.

PB Formmalut juga menyoal master plant dan model penambangan PT IWIP yang dinilai tidak sesuai dengan kaidah penambangan, sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Petambangan Mineral dan Batubara.

Hamdan menyebut, ketentuan ini dimaksudkan guna menjadi pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik (Good Mining Practice) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 95 huruf (a) dan Pasal 96 UU No 4/2009 Tentang Pertambangan Minerba serta ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba.

"Didalam ketentuan Permen ESDM tersebut mengatur beberapa hal di antaranya termasuk teknis pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, K3 Pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, pemanfaatan teknologi, kemapuan rekayasa, rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan," paparnya.

Selain itu, Aktivitas Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu mengatakan, ada indikasi kuat master plant dan model penambangan PT IWIP tidak sesuai dengan kaidah good mining practice. Salah satu yang menjadi perhatian serius, kata dia, adalah mitigasi risiko bencana akibat aktifitas pertambangan.

"Banjir yang terjadi ini memperlihatkan bahwa Proyek Strategis Nasional dan dikeramati sebagai objek vital nasional ini belum dibarengi dengan semangat mitigasi bencana sebagai upaya prefentif," ujarnya.

"Dalam kajian kami, secara khusus mengenai pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) perlu untuk memperhatikan curah hujan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan pegendalian banjir," ujarnya kembali.

Ia menjelaskan, intensitas curah hujan yang mengkibatkan terjadinya banjir dijadikan sebagai bahan estimasi untuk perencanaan saluran drainase, langkah antisipatif untuk menimalisir banjir, termasuk untuk kawasan jalan strategis nasional di sekitar kawasan rentan banjir tersebut.

"Jadi perlu ada analisis hujan rencana untuk pengendalian banjir, yang menurut kami dapat menggunakan metode distribusi Gumbel dengan menganalisis limpasan permukaan banjir saat ini melebihi 1 meter dari frekuensi banjir," ujarnya kepada Halmaherapost, Minggu 21 Agustus 2022.

​Hamdan melihat dalam konteks peruntukan kawasan produksi, sangat penting mempetimbangkan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan.

"Negara di semua level, kementrian/lembaga terkait, Pemprov dan Pemda, memiliki tanggungjawab sosial negara sesuai kewenangannya berperan penting tidak hanya pada aspek perencanaan dan perizinan, tetapi juga pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran atas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam," ujarnya.

Diketahui, banjir kembali melanda kawasan PT IWIP pada Sabtu 20 Agustus 2022. Akibat kejadian itu, sejumlah kendaraan milik karyawan tampak tenggelam.

Terkait hal itu, Humas PT IWIP, Bilal mengatakan, saat ini PT IWIP telah melakukan perbaikan terhadap drainase yang tersumbat sekaligus memperbaiki sediment pond sehingga air bisa mengalir.

"Perlu diketahui bahwa di titik banjir itu sedang dilakukan konstruksi, sehingga saluran drainasenya terganggu atau tidak terkoneksi ke saluran, karena saat ini di project sedang berfokus pada sistem management air limpasan," jelas Bilal.

Kendati demikian, menurut Bilal saat ini banjir telah surut dan aktivitas sudah berjalan normal kembali.

Penulis: Tim Hpost
Editor: Rian Hidayat Husni

Baca Juga