Pakativa Gelar Workshop Tata Kelola Perizinan Perlindungan Hutan di Maluku Utara

"Salah satu model mitigasi yang berkembang adalah pengelolaan dan perlindungan hutan yang berkelanjutan untuk wilayah Maluku Utara," katanya.

Lanjut dia, dalam konteks tata kelola perizinan mitigasi adaptasi perubahan iklim dan deforestasi maka komitmen untuk menerapkan standar global keterbukaan dalam eksploitasi SDA yang akuntabel dari industri ekstraktif seperti yang telah diuraikan mengindikasikan bahwasannya upaya-upaya mitigasi transparansi linsensi perlu dikuatkan.

"Secara khusus diterapkan pada perizinan berusaha berbasis lahan dan ekstraktif yang berkegiatan dalam pemanfaatan baku mineral dan hutan di pulau pulau kecil," pintanya.

Menurutnya, seperti yang dipahami bersama, kegiatan pemanfaatan hutan dan peruntukan penggunaan kawasan hutan merupakan dinamika yang terjadi pada sektor tersebut.

"Sebab terjadinya perubahan tutupan dari berhutan menjadi non hutan atau bahkan sebaliknya sangat dipengaruhi oleh keputusan politik maupun kepentingan pertumbuhan ekonomi negara yang mendorong terbitnya berbagai kebijakan pemerintah dalam hal pemberian izin atas badan usaha tertentu, misalnya industri ekstraktif," terangnya.