Pakativa Gelar Workshop Tata Kelola Perizinan Perlindungan Hutan di Maluku Utara

Tentu saja, kata dia, perubahan penutupan hutan selain dipengaruhi oleh aktivitas yang terencana berbasis perizinan tersebut terdapat juga faktor diluar, salah satunya adalah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Namun bencana semacam ini pun sebagian di antaranya terjadi didalam konsesi industri berbasis lahan khususnya perkebunan monokultur (sawit).

"Perubahan tersebut berbeda setiap tahunnya yang secara periodik dapat diamati dan dimonitor dalam bentuk tren," katanya.

Pemahaman terhadap tren ini merupakan informasi yang sangat berguna dalam urusan pengawasan pengelolaan sumber daya hutan yang lestari ditengah arus degradasi lingkungan hidup dan isu perubahan iklim.

"Bila melihat tren pada dekade terkahir saat ini adalah bahwa kecenderungan deforestasi telah bergeser ke wilayah timur Indonesia. Padahal hutan alam di wilayah tersebut khususnya Maluku Utara kebanyakan berada di pesisir dan pulau-pulau kecil yang jika hutannya hilang maka dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan daratan besar," tegasnya.

Ia mengungkapkan, dari hasil olah data Perkumpulan Pakativa mengindikasikan bahwasannya praktek buruk HPH (IUPHHK-HA) di Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu aktor yang berkontribusi pada laju bukaan hutan alam.

"Selain itu aktivitas land clearing selalu menjadi pemicu konflik yang inheren dalam konteks penyelesaian tata batas dan hak tenurial masyarakat disekitar dan didalam hutan," ungkapnya.

Sementara itu, deforestasi didalam konsesi pertambangan dan perkebunan kelapa sawit juga menjadi penyumbang terbesar penggundulan hutan di jazirah rempah-rempah ini melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang lalai terhadap penilaian daya dukung lingkungan dan karakter topografi kewilayahan.

"Beberapa laporan mengindikasikan bahwa 50 persen dari daratan Maluku Utara telah dikuasai oleh pemegang izin konsesi. Hanya 4 persen dari wilayah daratan yang dialokasikan pemanfaatannya untuk masyarakat dalam berbagai bentuk program perhutanan sosial dan hutan adat," katanya.

"Karena itulah dalam situasi krisis iklim global saat ini tentunya diperlukan upaya bersama antar pihak untuk meminimalisir kerentanan salah satunya dapat dimulai dengan membangun forum komunikasi, diskusi, dan audiensi untuk integrasi data tentang mitigasi tata kelola perizinan," sambungnya.