Musrenbang Kabupaten di Morotai Digelar Maret 2023

Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang tetap berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 70 tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak. 

"Tahun kemarin kita sudah susun. Jadi kelanjutan dari RPD itulah yang kemudian ditindaklanjuti per tahun dalam periodisasi 2023-2026, sebagai bentuk kelanjutan dari program tersebut. Jadi istilahnya RPJM mini lah," terangnya.

Untuk Pulau Morotai, lanjut dia, ada 13 program prioritas strategis yang sudah dilaksanakan. Sehingga, nanti dari hasil evaluasi itu, di 2022 belum jalan, maka akan ditindaklanjuti kembali masuk di tahun ini.

"Istilahnya apa yang sudah tertuang di dalam dokumen RPJM khususnya jangka menengah itu yang kita laksanakan sesuai dengan kemampuan pembiayaan. Jadi itulah intinya," katanya. 

Ia menambahkan, hal itu sama halnya dengan program prioritas saat ini, seperti pemeliharaan infrastruktur, melanjutkan bantuan-bantuan sosial, RTLH, bidang kesehatan.

"Itu yang menjadi urusan wajib yang harus dituntaskan oleh Pemkab Morotai," pungkasnya.