Ancaman Ekspansi Pertambangan di Gunung Wato-Wato, Halmahera Timur, Diprotes Warga

Ia menyebutkan, berangkat dari situasi tersebut, warga Halmahera Timur yang berhimpun dalam Aliansi Masyarakat Buli Peduli Wato-Wato, mendesak beberapa tuntutan.

“Mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk segera menghentikan dan mencabut izin tambang PT Priven Lestari. Mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk tidak memproses pengajuan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk PT Priven Lestari, serta memberikan sanksi hukum yang tegas atas operasinya yang merusak kawasan hutan,” jelasnya.

Lalu, mereka juga mendesak kepolisian untuk menghentikan proses hukum terhadap warga yang dilaporkan, dan meminta Bupati dan DPRD Halmahera Timur, Gubernur dan DPRD Maluku Utara untuk segera mengeluarkan rekomendasi penghentian operasi dan pencabutan izin PT Priven Lestari ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Priven Lestari, pemerintah, dan kepolisian,” pungkas Said.

Hingga berita ini ditayangkan, sedang berupaya mengonfirmasi pihak PT Priven Lestari dan pihak lainnya terkait desakan dari warga Buli.