Sumber Air Warga Terancam, Kehadiran PT Priven Lestari Terus Dikecam

Dalam konteks ini, Said menunjukkan kontradiksi dalam tindakan Pemda dan DPRD Halmahera Timur yang berulang kali mengklaim bahwa mereka tidak memiliki kewenangan terkait masalah ini.

Namun, pada tahun 2018, Pemda Halmahera Timur melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (BP4D) telah menerbitkan Rekomendasi Penyesuaian Tata Ruang untuk IUP PT Priven Lestari.

"Ini adalah kontradiksi yang mencolok. Penyesuaian Tata Ruang adalah syarat utama bagi PT Priven Lestari untuk mendapatkan izin lingkungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan melanjutkan kegiatan produksinya," ungkap Said.

Namun, Said merasa bahwa Pemda Halmahera Timur dengan sengaja mengabaikan aspirasi warga Buli yang telah menentang kehadiran PT Priven Lestari sejak 10 tahun yang lalu, sejak tahun 2014. Sikap serupa juga ditujukan kepada DPRD Halmahera Timur, yang dikritik karena telah mengabaikan fungsi legislasi dan pengawasan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang No 42 Tahun 2014.

"Aksi kami hari ini adalah untuk mengingatkan Bupati, Wakil Bupati, dan DPRD Halmahera Timur tentang janji mereka kepada warga Buli. Kami meminta mereka untuk membatalkan rekomendasi penyesuaian Tata Ruang untuk PT Priven Lestari yang dikeluarkan pada tahun 2018 dan segera memfasilitasi penyampaian aspirasi kami kepada kementerian terkait di Jakarta," harap warga Buli.