3 Isu Strategis yang Harus Menjadi Fokus Gubernur Maluku Utara 2024-2029

"Calon gubernur harus memperhatikan prinsip pro-poor dan pro-budget dalam pengelolaan anggaran untuk memastikan bahwa alokasi dana benar-benar berdampak positif bagi masyarakat," papar Isra, yang juga pernah menjadi wartawan.

Pemberantasan Korupsi

Menurut Isra, dua aspek tersebut juga berimplikasi pada tumbuhnya korupsi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Indisipliner dan lemahnya pengelolaan anggaran daerah memberikan celah bagi elit birokrasi untuk menjalankan misi individu, bukan kepentingan rakyat.

Baca juga:

---

Relawan Maluku Utara Bantu Korban Erupsi Gunung Ibu, Fokus Kesehatan Mental

---

Maluku Utara Rawan Bencana, Wapena Didorong Berperan dalam Penanggulangan

---

Cek Fakta: Klaim Syahril, PSSI Sebut Gelora Ternate Tak Layak Bikin Pertandingan Level Nasional

---

"Kelemahan itu memunculkan indikasi korupsi seperti dugaan perizinan IUP," ucapnya. Pada konteks ini, dibutuhkan calon gubernur yang bebas dari indikasi korupsi sehingga dapat fokus dalam pembenahan birokrasi dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.

"Korupsi izin dan dugaan TPPU hari ini telah membuka mata publik, bahwa calon gubernur ke depan harus memiliki integritas tinggi dan komitmen kuat untuk memberantas korupsi," tegas Isra, yang juga menjabat sebagai Warek III Universitas Bumi Hijrah.