Ternate – Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur menjadi satu-satunya kabupaten dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang belum menyelesaikan laporan pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2023. Namun, Kabupaten Halmahera Timur berhasil menurunkan angka stunting sebesar 13,3 persen, dari 32,3% pada tahun 2022 menjadi 9% pada tahun 2023.
“Jadi hanya Halmahera Timur yang baru mencapai 93 persen karena belum menyelesaikan penginputan pada aksi 3.1 dan 3.2 terkait Rembuk Stunting,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin, dalam sambutannya saat membuka acara Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, pada Selasa 11 Juni 2023, di Ternate.
Sebagaimana yang diberitakan Halmaherapost.com, pada Senin 10 Juni 2024, kemarin, Halmahera Timur, berada di posisi kedua dalam hal presentase rasio penurun stunting setelah Kabupaten Pulau Morotai.
Data diolah dari Survey SSGI dan SKI tahun 2023 || Grafis Litbang Halmaherapost
Sarmin menekankan pentingnya penurunan stunting sebagai prioritas nasional dan daerah. Stunting, yang merupakan gangguan pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi kronis, menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas," ujarnya.
Acara yang diadakan di Ternate ini dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Ketua TPPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku Utara, Kepala BKKBN Provinsi Maluku Utara, dan pimpinan perangkat daerah lainnya.
Komentar